Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid/RMOL

Politik

Nusron Janji Antarkan Oknum ATR/BPN yang Terlibat Mafia Tanah ke Penegak Hukum

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan keseriusannya dalam memberantas mafia tanah, terutama kalau melibatkan aparatur di lingkup internal kementeriannya.

Hal ini disampaikan Nusron dalam rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 14 November 2024.

Nusron menekankan bahwa siapapun yang terlibat tidak hanya akan dikenakan sanksi pidana umum, tetapi juga dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi kalau melibatkan aparatur negara.


"Kalau itu menyangkut aparatur negara apalagi menyangkut aparatur ATR-BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan mengantarkan kepada aparat penegak hukum, tapi saya mau izin, saya sendiri (yang akan menyerahkan)," tegas Nusron.

Ia juga menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan Jaksa Agung dan Kapolri dalam memproses oknum yang terlibat mafia tanah di lingkungan kementeriannya.

"Daripada dilaporkan orang lain, daripada ditangkap orang lain, sebelum ditangkap oleh Pak Jaksa atau ditangkap oleh Pak Polisi, biar kami yang menangkap dulu dan kemudian kami yang menyerahkan kepada Pak Jaksa Agung maupun Pak Kapolri," tandas Nusron.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; dan perwakilan dari TNI-Polri.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya