Berita

Ketua Duma Negara Federasi Rusia, Vyacheslav Volodin/Dok. Duma

Dunia

Rusia Larang Propaganda Childfree Demi Tingkatkan Angka Kelahiran

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 08:15 WIB

Menghadapi krisis demografi dengan populasi yang menua dan angka kelahiran rendah, Pemerintah Rusia mengambil langkah tegas untuk melarang propaganda gaya hidup tanpa anak (childfree).

Undang-undang ini diharapkan dapat menekan angka penurunan kelahiran yang dianggap mengancam masa depan ekonomi negara.

Anggota parlemen di Duma, majelis rendah Rusia, meloloskan rancangan undang-undang ini dalam pembacaan ketiga dan terakhir.


Aturan tersebut melarang segala bentuk promosi childfree di berbagai media, termasuk daring, iklan, film, dan publikasi lainnya.

Langkah ini menargetkan konten yang dianggap "merusak" dan mempromosikan pilihan sadar untuk tidak memiliki anak.

Data resmi menunjukkan bahwa angka kelahiran Rusia pada paruh pertama 2024 mencapai titik terendah sejak 1999, dengan hanya 599.600 kelahiran, 16.000 angka lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, angka kematian meningkat, yang sebagian besar dipicu oleh dampak perang di Ukraina. 

Istana Grand Kremlin di Rusia menggambarkan situasi ini sebagai "bencana besar" bagi masa depan negara.

Presiden Vladimir Putin, yang selama ini menggambarkan Rusia sebagai penjaga "nilai-nilai tradisional" yang berseteru dengan ideologi Barat, mendorong para wanita untuk memiliki minimal tiga anak.

Pemerintah bahkan memberikan berbagai insentif finansial untuk mendukung hal ini.

Jika disetujui majelis tinggi pada 20 November, undang-undang ini akan langsung ditandatangani oleh Putin.

Aturan ini juga akan menyusul larangan sebelumnya terhadap konten yang mempromosikan "gaya hidup non-tradisional" dan pandangan berbeda tentang konflik di Ukraina.

Undang-undang baru ini akan memberlakukan denda sebesar 400.000 rubel bagi individu dan hingga 5 juta rubel untuk organisasi yang menyebarkan konten childfree.

Ketua Duma, Vyacheslav Volodin, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif media yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga tradisional.

"Ini adalah hukum yang menentukan... Tanpa anak, tidak akan ada negara. Ideologi ini akan menyebabkan orang berhenti melahirkan anak," kata Volodin, dikutip Rabu 13 November 2024.

"Hal ini dimaksudkan agar generasi baru warga negara kita tumbuh berorientasi pada nilai-nilai keluarga tradisional", tegasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya