Berita

Ketua Duma Negara Federasi Rusia, Vyacheslav Volodin/Dok. Duma

Global

Rusia Larang Propaganda Childfree Demi Tingkatkan Angka Kelahiran

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 08:15 WIB

Menghadapi krisis demografi dengan populasi yang menua dan angka kelahiran rendah, Pemerintah Rusia mengambil langkah tegas untuk melarang propaganda gaya hidup tanpa anak (childfree).

Undang-undang ini diharapkan dapat menekan angka penurunan kelahiran yang dianggap mengancam masa depan ekonomi negara.

Anggota parlemen di Duma, majelis rendah Rusia, meloloskan rancangan undang-undang ini dalam pembacaan ketiga dan terakhir.


Aturan tersebut melarang segala bentuk promosi childfree di berbagai media, termasuk daring, iklan, film, dan publikasi lainnya.

Langkah ini menargetkan konten yang dianggap "merusak" dan mempromosikan pilihan sadar untuk tidak memiliki anak.

Data resmi menunjukkan bahwa angka kelahiran Rusia pada paruh pertama 2024 mencapai titik terendah sejak 1999, dengan hanya 599.600 kelahiran, 16.000 angka lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, angka kematian meningkat, yang sebagian besar dipicu oleh dampak perang di Ukraina. 

Istana Grand Kremlin di Rusia menggambarkan situasi ini sebagai "bencana besar" bagi masa depan negara.

Presiden Vladimir Putin, yang selama ini menggambarkan Rusia sebagai penjaga "nilai-nilai tradisional" yang berseteru dengan ideologi Barat, mendorong para wanita untuk memiliki minimal tiga anak.

Pemerintah bahkan memberikan berbagai insentif finansial untuk mendukung hal ini.

Jika disetujui majelis tinggi pada 20 November, undang-undang ini akan langsung ditandatangani oleh Putin.

Aturan ini juga akan menyusul larangan sebelumnya terhadap konten yang mempromosikan "gaya hidup non-tradisional" dan pandangan berbeda tentang konflik di Ukraina.

Undang-undang baru ini akan memberlakukan denda sebesar 400.000 rubel bagi individu dan hingga 5 juta rubel untuk organisasi yang menyebarkan konten childfree.

Ketua Duma, Vyacheslav Volodin, menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif media yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga tradisional.

"Ini adalah hukum yang menentukan... Tanpa anak, tidak akan ada negara. Ideologi ini akan menyebabkan orang berhenti melahirkan anak," kata Volodin, dikutip Rabu 13 November 2024.

"Hal ini dimaksudkan agar generasi baru warga negara kita tumbuh berorientasi pada nilai-nilai keluarga tradisional", tegasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya