Berita

Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong/RMOL

Politik

Gara-gara Tom Lembong, Kejagung Kejedot Tiang

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 06:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap seluruh fraksi di Komisi III DPR yang kompak mengkritisi Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penetapan tersangka Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menuai reaksi warganet.

"Kejagung kejedot tiang!" cuit akun X King Purwa, dikutip redaksi, Kamis 14 November 2024.

"Semua partai menyuarakan hal yg sama tentang Tom Lembong, dikomandoi Gerindra yang dengan atas nama presiden!" sambungnya.


"Diminta periksa semua menteri perdagangan pulak!" lanjutnya dengan emoji tertawa.

Cuitan King Purwa ramai dikomentari warganet. Sebabnya Kejagung dianggap gagal mencari muka di depan para politikus Senayan.

"Selama ini dipuji2 ternyata sama saja gimmick. Mempermainkan kasus agar dapat nama dan sekalian menyandera/menyerang. Kasus gak ada yg jelas2 tuntas. Bikin rame doang, khas Jkw," komentar @sweetap****

"Jika kebiasaan jokowi dilanjutkan maka negara ini bisa bubar 2030, seperti novel ghost fleet yg sering disampaikan pak @prabowo 2017-2019," timpal @jonma***

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul mewakili Fraksi Gerindra mengatakan, Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong seperti tidak profesional. 

"Terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Rahul dalam rapat kerja dengan Kejagung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024. 

"Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan pemerintahan Pak Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik," imbuhnya.

Legislator dari Dapil Riau itu mengingatkan Kejagung harus menjelaskan pelaksanaan tugas dan penegakan hukumnya harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan sekarang.

"Indonesia memerlukan persatuan Indonesia yang kuat tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum," tegas Rahul.




Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya