Berita

Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong/RMOL

Politik

Gara-gara Tom Lembong, Kejagung Kejedot Tiang

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 06:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap seluruh fraksi di Komisi III DPR yang kompak mengkritisi Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penetapan tersangka Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menuai reaksi warganet.

"Kejagung kejedot tiang!" cuit akun X King Purwa, dikutip redaksi, Kamis 14 November 2024.

"Semua partai menyuarakan hal yg sama tentang Tom Lembong, dikomandoi Gerindra yang dengan atas nama presiden!" sambungnya.


"Diminta periksa semua menteri perdagangan pulak!" lanjutnya dengan emoji tertawa.

Cuitan King Purwa ramai dikomentari warganet. Sebabnya Kejagung dianggap gagal mencari muka di depan para politikus Senayan.

"Selama ini dipuji2 ternyata sama saja gimmick. Mempermainkan kasus agar dapat nama dan sekalian menyandera/menyerang. Kasus gak ada yg jelas2 tuntas. Bikin rame doang, khas Jkw," komentar @sweetap****

"Jika kebiasaan jokowi dilanjutkan maka negara ini bisa bubar 2030, seperti novel ghost fleet yg sering disampaikan pak @prabowo 2017-2019," timpal @jonma***

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul mewakili Fraksi Gerindra mengatakan, Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong seperti tidak profesional. 

"Terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Rahul dalam rapat kerja dengan Kejagung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024. 

"Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan pemerintahan Pak Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik," imbuhnya.

Legislator dari Dapil Riau itu mengingatkan Kejagung harus menjelaskan pelaksanaan tugas dan penegakan hukumnya harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan sekarang.

"Indonesia memerlukan persatuan Indonesia yang kuat tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum," tegas Rahul.




Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya