Berita

Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong/RMOL

Politik

Gara-gara Tom Lembong, Kejagung Kejedot Tiang

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 06:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap seluruh fraksi di Komisi III DPR yang kompak mengkritisi Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penetapan tersangka Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menuai reaksi warganet.

"Kejagung kejedot tiang!" cuit akun X King Purwa, dikutip redaksi, Kamis 14 November 2024.

"Semua partai menyuarakan hal yg sama tentang Tom Lembong, dikomandoi Gerindra yang dengan atas nama presiden!" sambungnya.


"Diminta periksa semua menteri perdagangan pulak!" lanjutnya dengan emoji tertawa.

Cuitan King Purwa ramai dikomentari warganet. Sebabnya Kejagung dianggap gagal mencari muka di depan para politikus Senayan.

"Selama ini dipuji2 ternyata sama saja gimmick. Mempermainkan kasus agar dapat nama dan sekalian menyandera/menyerang. Kasus gak ada yg jelas2 tuntas. Bikin rame doang, khas Jkw," komentar @sweetap****

"Jika kebiasaan jokowi dilanjutkan maka negara ini bisa bubar 2030, seperti novel ghost fleet yg sering disampaikan pak @prabowo 2017-2019," timpal @jonma***

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul mewakili Fraksi Gerindra mengatakan, Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong seperti tidak profesional. 

"Terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Rahul dalam rapat kerja dengan Kejagung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024. 

"Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan pemerintahan Pak Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik," imbuhnya.

Legislator dari Dapil Riau itu mengingatkan Kejagung harus menjelaskan pelaksanaan tugas dan penegakan hukumnya harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan sekarang.

"Indonesia memerlukan persatuan Indonesia yang kuat tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum," tegas Rahul.




Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya