Berita

Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong/RMOL

Politik

Gara-gara Tom Lembong, Kejagung Kejedot Tiang

KAMIS, 14 NOVEMBER 2024 | 06:30 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap seluruh fraksi di Komisi III DPR yang kompak mengkritisi Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penetapan tersangka Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menuai reaksi warganet.

"Kejagung kejedot tiang!" cuit akun X King Purwa, dikutip redaksi, Kamis 14 November 2024.

"Semua partai menyuarakan hal yg sama tentang Tom Lembong, dikomandoi Gerindra yang dengan atas nama presiden!" sambungnya.


"Diminta periksa semua menteri perdagangan pulak!" lanjutnya dengan emoji tertawa.

Cuitan King Purwa ramai dikomentari warganet. Sebabnya Kejagung dianggap gagal mencari muka di depan para politikus Senayan.

"Selama ini dipuji2 ternyata sama saja gimmick. Mempermainkan kasus agar dapat nama dan sekalian menyandera/menyerang. Kasus gak ada yg jelas2 tuntas. Bikin rame doang, khas Jkw," komentar @sweetap****

"Jika kebiasaan jokowi dilanjutkan maka negara ini bisa bubar 2030, seperti novel ghost fleet yg sering disampaikan pak @prabowo 2017-2019," timpal @jonma***

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Rahul mewakili Fraksi Gerindra mengatakan, Kejagung dalam memproses kasus Tom Lembong seperti tidak profesional. 

"Terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung, dalam artian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Rahul dalam rapat kerja dengan Kejagung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024. 

"Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan pemerintahan Pak Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik," imbuhnya.

Legislator dari Dapil Riau itu mengingatkan Kejagung harus menjelaskan pelaksanaan tugas dan penegakan hukumnya harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintahan sekarang.

"Indonesia memerlukan persatuan Indonesia yang kuat tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum," tegas Rahul.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya