Berita

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati/RMOL

Bisnis

Sri Mulyani Minta Kementerian Baru Cepat Susun Anggaran

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kementerian baru di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum memiliki anggaran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian baru itu segera membentuk badan anggaran (BA).

“Inisiatif dari Kemenkeu adalah mengkoordinasikan dengan Kementerian PANRB untuk mengakselerasi dan mempercepat semua kementerian harus punya BA,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 November 2024. 


Menkeu tiga periode itu menuturkan pembentukan BA pada kementerian/lembaga baru ini perlu dilakukan supaya cepat melaksanakan tugas dan menggunakan anggarannya secara baik. 

Ia menambahkan anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu kepada kementerian baru itu nantinya bisa dipakai untuk kebutuhan perkantoran maupun program kerja.

“Ini yang agak rumit, yaitu pemisahan aset dan perkantoran serta anggaran untuk program,” ucapnya.

Sri Mulyani telah mengutus para wakil menteri keuangan untuk bertemu dengan para menteri koordinator tentang penggunaan anggaran ini. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan telah menugaskan pegawai Kemenkeu untuk berkantor sementara di kementerian koordinator agar komunikasi bisa berjalan lebih lancar.

“Untuk beberapa K/L butuh pendekatan khusus, kami minta para wamen untuk sowan ke menteri koordinator untuk menyampaikan, kami juga memberikan penugasan person in charge supaya koordinasi dengan para sekretaris menko, terutama di K/L prioritas,” demikian Sri Mulyani.

Dalam website Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, badan anggaran K/L adalah bagian anggaran yang menampung belanja pemerintah pusat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya