Berita

KPK/Net

Politik

Bobrok, Pimpinan KPK Sekarang Tak Pantas Dipilih Lagi

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 10:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bobrok oleh publik, sehingga muncul desakan agar pimpinan yang masih menjabat tak dipilih lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Presiden Prabowo Subianto. 

Dosen ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza menilai, KPK menjelang masa akhir kepemimpinannya di Desember 2024 tak lagi bertaji. 

"Perlu evaluasi terhadap kinerja KPK. Bisa dilakukan pergantian pimpinan KPK dengan penilaian dari masyarakat, jika dianggap tidak becus," ujar Efriza kepada  RMOL, pada Rabu, 13 November 2024. 


Menurutnya, pemberantasan korupsi oleh KPK beberapa tahun ke belakangan ini tidak sebaik Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Jadi kinerja KPK yang buruk sekarang ini, bisa segera diganti yang baru, jika memang KPK ingin dipertahankan," sambungnya menegaskan. 

Lebih lanjut, pengamat dari Citra Institute itu mendorong perombakan total struktur kepemimpinan KPK,  ketimbang membubarkan kelembagaannya yang telah berdiri sejak 2002.

"Sebab opsi mempertahankan KPK tetap jadi prioritas, tetapi jangan sampai mempertahankan kinerja KPK yang tak becus sampai masa kerjanya habis," tuturnya. 

"Jika terus seperti ini, akan membuat keinginan negeri ini untuk bebas dari korupsi tidak terwujud. Malah penyebabnya adalah KPK," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya