Berita

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta/Net

Nusantara

Berkinerja Buruk, Kadis Parekraf Layak Diganti

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 00:20 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi didorong mengganti Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Andhika Permata, karena berkinerja buruk.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Jakarta (FM-PJ) Arief mengatakan, selama kepemimpinan Andhika Permata, pegawai Dinas Parekraf kerap mengalami keterlambatan memperoleh gaji dan tunjangan dengan alasan menemani kegiatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Belum lagi mencuatnya kasus dugaan KKN yang sedang ditangani aparat penegak hukum," kata Arief melalui siaran persnya, Rabu 13 November 2024.


Selain itu, lanjut Arief, Andhika terlalu menganakemaskan lulusan IPDN, sehingga pegawai di luar kampus tersebut seringkali disisihkan.

"Kondisi ini jelas menimbulkan perpecahan dan merusak semangat meritokrasi di Dinas Parekraf," kata Arief.

Arief mengatakan, pergantian Andhika Permata sudah sangat mendesak karena yang bersangkutan sudah keluar dari prinsip-prinsip Indeks Profesionalitas ASN.

"Pergantian ini untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas kerja di lingkungan Dinas Parekraf," kata Arief. 

Sebelumnya, seorang ASN di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta menyampaikan surat terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.

Surat tersebut terkait dugaan kepemimpinan otoriter di bawah Kepala Dinas Parekraf Andhika Permata. 

Dalam surat bertajuk "Melawan Feodalisme Firaun di Dinas Parekraf," ASN yang disamarkan namanya sebagai Luki Ardhi itu menyoroti sejumlah tindakan yang dianggap tidak profesional, feodal, dan diskriminatif.



Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya