Berita

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana/Net

Dunia

Hikmahanto: Joint Statement Prabowo-Xi Jinping Berimplikasi Besar pada Geopolitik Kawasan

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 18:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Butir ke-9 dalam joint statement yang dihasilkan dalam pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto dengan Presiden Tiongkok selama pertemuan mereka di Beijing akhir pekan lalu dinilai berdampak besar pada perkembangan geopolitik di kawasan.

Poin kesepakatan yang membahas kerjasama maritim bilateral menyebutkan bahwa dua negara setuju menjalin kerja sama di area overlapping claims atau wilayah sengketa tumpang tindih.

"The two sides reached an important common understanding on joint development in areas of overlapping claims," bunyi kesepakatan tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengkritisi dan mempertanyakan apa yang dimaksud overlapping claims dalam deklarasi Prabowo dan Xi Jinping.

Jika itu terkait klaim 10 garis putus oleh Tiongkok yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara, maka itu artinya kebijakan Indonesia terhadap Laut China Selatan telah berubah.

Hikmahanto menjelaskan bahwa hingga pemerintah Presiden Joko Widodo berakhir bulan lalu, Indonesia tidak pernah mengaku klaim sepihak 10 garis putus-putus Tiongkok.

Menurutnya, joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berkumpang tindih. Padahal Indonesia tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari negara yang mengajukan sengketa di kawasan tersebut.

Tidak hanya bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan Indonesia, Hikmahanto menyebut kesepakatan itu juga akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan.

"Itu baru joint statement. Tapi implikasinya sudah sangat luar biasa ke negara-negara lain," kata Hikmahanto kepada RMOL pada Selasa, 12 November 2024.

Dijelaskan bahwa pengakuan Indonesia pada overlapping claims bisa memicu ketegangan di antara negara anggota ASEAN yang memiliki klaim di Laut China Selatan.

"Negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan di antara negara ASEAN," paparnya.

Hikmahanto kemudian menyoroti negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia karena akan membahayakan kebebasan pelayaran internasional.

"Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan," kata Hikmahanto.

Meski Kementerian Luar Negeri RI telah membuat klarifikasi pada Senin 11 November 2024, tetapi menurut Hikmahanto itu tidak cukup untuk meredakan keraguan masyarakat internasional terhadap joint development tersebut.

"Negara-negara yang selama ini mengapresiasi posisi Indonesia yang tidak mengakui Sembilan Garis Putus dan dikuatkan dengan putusan PCA pada tahun 2016 terus mempertanyakan posisi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya