Berita

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana/Net

Dunia

Hikmahanto: Joint Statement Prabowo-Xi Jinping Berimplikasi Besar pada Geopolitik Kawasan

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 18:15 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Butir ke-9 dalam joint statement yang dihasilkan dalam pertemuan Presiden RI, Prabowo Subianto dengan Presiden Tiongkok selama pertemuan mereka di Beijing akhir pekan lalu dinilai berdampak besar pada perkembangan geopolitik di kawasan.

Poin kesepakatan yang membahas kerjasama maritim bilateral menyebutkan bahwa dua negara setuju menjalin kerja sama di area overlapping claims atau wilayah sengketa tumpang tindih.

"The two sides reached an important common understanding on joint development in areas of overlapping claims," bunyi kesepakatan tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengkritisi dan mempertanyakan apa yang dimaksud overlapping claims dalam deklarasi Prabowo dan Xi Jinping.

Jika itu terkait klaim 10 garis putus oleh Tiongkok yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara, maka itu artinya kebijakan Indonesia terhadap Laut China Selatan telah berubah.

Hikmahanto menjelaskan bahwa hingga pemerintah Presiden Joko Widodo berakhir bulan lalu, Indonesia tidak pernah mengaku klaim sepihak 10 garis putus-putus Tiongkok.

Menurutnya, joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berkumpang tindih. Padahal Indonesia tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari negara yang mengajukan sengketa di kawasan tersebut.

Tidak hanya bertentangan dengan  peraturan perundang-undangan Indonesia, Hikmahanto menyebut kesepakatan itu juga akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan.

"Itu baru joint statement. Tapi implikasinya sudah sangat luar biasa ke negara-negara lain," kata Hikmahanto kepada RMOL pada Selasa, 12 November 2024.

Dijelaskan bahwa pengakuan Indonesia pada overlapping claims bisa memicu ketegangan di antara negara anggota ASEAN yang memiliki klaim di Laut China Selatan.

"Negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan di antara negara ASEAN," paparnya.

Hikmahanto kemudian menyoroti negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia karena akan membahayakan kebebasan pelayaran internasional.

"Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan," kata Hikmahanto.

Meski Kementerian Luar Negeri RI telah membuat klarifikasi pada Senin 11 November 2024, tetapi menurut Hikmahanto itu tidak cukup untuk meredakan keraguan masyarakat internasional terhadap joint development tersebut.

"Negara-negara yang selama ini mengapresiasi posisi Indonesia yang tidak mengakui Sembilan Garis Putus dan dikuatkan dengan putusan PCA pada tahun 2016 terus mempertanyakan posisi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya