Berita

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta di forum persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab Riyadh pada Minggu, 10 November 2024/Kemlu RI

Dunia

Wamenlu Anis Matta Desak Penghentian Standar Ganda Pada Isu Palestina

SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 12:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjuangan kemerdekaan Palestina harus didukung semua negara dan standar ganda pada isu kemanusiaan ini harus segera dihapuskan.

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta di forum persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab Riyadh pada Minggu, 10 November 2024.

Menurut Anis, OKI dan Liga Arab harus terus memainkan perannya dalam mobilisasi umat Islam global untuk mendukung Palestina. 


"Kemerdekaan adalah hak asasi manusia sehingga perjuangan kemerdekaan Palestina harus didukung semua negara," tegasnya. 

Dia juga menyoroti penggunaan standar ganda oleh beberapa negara dalam melihat konflik Palestina. Menurutnya, jika dibiarkan akan mampu merusak tatanan internasional.

“Standar ganda yang diterapkan banyak negara terhadap Palestina harus segera dihentikan, karena akan merusak tatanan internasional dan hak asasi manusia” tegas Wamenlu 

Wamenlu juga menghimbau dunia internasional untuk menyadari potensi umat Islam global. 

“Negara-negara Barat harus bekerja sama dengan sekitar 2 milyar penduduk Muslim dunia, karena akan lebih banyak membawa kesejahteraan bersama, daripada terus-terusan mendukung nafsu zionis," ujarnya. 

Persiapan KTT dipimpin Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dan dihadiri menlu dari negara-negara OKI dan Liga Arab, seperti Lebanon, Nigeria, Palestina, dan Turkiye. 

Pertemuan tersebut membahas rancangan kesepakatan yang akan diadopsi pada KTT Luar Biasa tanggal 11 November 2024.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya