Berita

PLN/Net

Bisnis

PLN Akan Ikut Kebijakan Pemerintah soal Penggabungan ke BP Danantara

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
SELASA, 12 NOVEMBER 2024 | 12:32 WIB

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memberikan tanggapan terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Rencananya, PLN bersama dengan enam BUMN lainnya akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

“Sampai dengan saat ini, belum terdapat komunikasi resmi yang ditujukan kepada perseroan terkait pembentukan BP Danantara,” ujar Sekretaris Perusahaan PLN, Alois Wisnuhardana, dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada Selasa, 12 November 2024.

Alois menjelaskan, PLN akan mengikuti kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali perseroan.


"Karena PLN tidak memiliki kewenangan atas rencana pembentukan BP Danantara, yang merupakan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali, saat ini PLN belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut," kata Alois.

Di sisi lain, ia memastikan bahwa kinerja operasi dan bisnis perseroan tetap berjalan sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan serta rencana jangka pendek perusahaan.

“Perseroan akan tetap fokus dalam mengeksekusi rencana dan target bisnis yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa tujuh BUMN yang akan bergabung dalam BP Danantara merupakan perusahaan yang sehat secara finansial dan operasional.

Tujuh perusahaan pelat merah besar tersebut di antaranya PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Erick turut menyebutkan bahwa pengalihan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN sebagai pemegang saham yang dinilai konsisten dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

“Kalau kami di BUMN senang, kenapa? Artinya apa, kinerja kita yang selama ini diapresiasi, di mana tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 November 2024.

Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan dikonsolidasikan ke BP Investasi Danantara.

Nantinya, dana kelola Danantara diperkirakan bisa mencapai 600 miliar Dolar AS atau setara Rp9.502 triliun dari konsolidasian tujuh BUMN dan INA.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya