Anggota DPR RI Fraksi PKS Riyono/Net
Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke China yang menghasilkan kerja sama bilateral Blue Economy disambut baik oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota DPR RI Fraksi PKS Riyono berpandangan bahwa kerja sama tersebut bisa menjadi prospek kebangkitan ekonomi dari sektor maritim.
Pasalnya, kerja sama Blue Economy meliputi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, biofarmasi, pelabuhan ikan, industri perkapalan dan tentu teknologi perikanan kelautan.
“Kerja sama blue economy ini bagus untuk mengoptimalkan potensi perikanan kelautan Indonesia. Nilainya bisa 2000 Triliun lebih sektor kelautan perikanan jika dioptimalkan betul,” kata Riyono dalam keterangannya, Selasa, 12 November 2024.
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengurai bahwa nilai perikanan tangkap di Natuna sekitar 740.000 ton yang siap dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan nelayan dan tentu bagi Indonesia. Ada pula potensi di Zona yang sampai saat ini nelayan Indonesia belum mampu mengeksplorasinya.
Menurutnya, prinsip kerja sama ini harus win win solution dan berkeadilan bagi Indonesia.
“Apa syaratnya? Pertama, China tidak boleh melanggar berbagai ketentuan hukum laut Internasional yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya terkait nine desh line,” ujarnya.
Kedua, adanya investasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Misal membangun pabrik di sentra perikanan tangkap yang dikelola, kerja sama dengan nelayan atau koperasi dan BUMN untuk kepentingan nasional.
Ketiga, fokus kepada pendampingan nelayan dan masyarakat pesisir melalui teknologi perikanan tangkap yang mampu menghasilkan kesejahteraan bagi nelayan lokal.
Blue economy mensyaratkan adanya kesejahteraan yang berkelanjutan, sektor perikanan dan kelautan Indonesia bisa menjadi pengungkit ekonomi nasional yang ditarget 8 persen.
“Jika tiga syarat di atas bisa dipenuhi oleh China maka kerjasama ini bisa dilanjutkan, namun jika China mau memaksakan kepentingannya di Laut Natuna Utara dengan konsep Nine Desh Line saran saya batalkan saja,” demikian Riyono.
