Berita

Teguh Santosa/ISt

Politik

Penataan Ekonomi Kunci bagi Prabowo Aplikasikan ‘Good Neighbour Policy’

SENIN, 11 NOVEMBER 2024 | 20:26 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Mampu untuk memberikan bantuan kepada orang lain merupakan menjadi salah satu konsep dasar yang secara sederhana untuk menjadi ‘tetangga yang baik’.  Meski terdengar sederhana namun tantangan menjadi ‘tetangga yang baik’ itu justru terletak pada upaya untuk membenahi diri sendiri sebelum memberikan bantuan maupun pertolongan kepada orang lain.

Begitu disampaikan Pengamat Hubungan Internasional, DR Teguh Santosa terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai ‘tetangga yang baik’ atau Good Neighbour Policy, yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia ingin hadir di pentas dunia menjadi sosok yang bisa menawarkan solusi. Tapi ini kan harus diawali dengan menyelesaikan masalah internalnya dulu,” kata Teguh, Sabtu, 9 November 2024.


Dosen pengampu mata kuliah Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah ini menyebutkan, rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo Subianto adalah menjadi bagian untuk mencitrakan kebijakan politik luar negerinya tersebut. 

“Saya perhatikan, keinginan membangun citra Indonesia dipanggung internaisonal itu, itu dikaitkan dengan kemampuan Indonesia menata kembali sektor ekonomi, misalnya berkaitan dengan kedaulatan pangan,” ungkapnya.

Selain pembenahan kedaulatan pangan, Industrialisasi atau hilirisasi menjadi hal yang harus dilakukan. Berkaca dari China, industrialisasi sejak awal tahun 2000-an, terbukti membuat mereka menjadi kini menjadi negara dengan pengaruh sangat besar dalam perkembangan ekonomi dan politik global.

“Good Neighbour itu hanya bisa terwujud kalau kita tidak menyusahkan orang. Jangan dipikir Good Neighbour itu sebagai orang yang rajin ngasih bantuan saja. Tapi, jadi Good Neighbour itu harus kuat bantu siapapun dan kuat bantu diri sendiri, dan saya kira pak Prabowo berfikir ke arah itu juga,” pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya