Berita

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024/RMOL

Politik

Rapat Bersama Komisi II DPR

Kemendagri Jamin Hak Pilih Warga Terpenuhi di Pilkada 2024

SENIN, 11 NOVEMBER 2024 | 12:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin hak pilih seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki KTP bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. 

Oleh karena itu, Kemendagri tengah memfokuskan pada updating data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 27 November mendatang. 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024. 


“Setiap tahapan kita ikhtiarkan untuk melibatkan semua dan dari Kemendagri tentu kita pastikan bahwa data-data kependudukan mendukung untuk menjamin terpenuhinya semua warga bisa memilih,” kata Bima Arya. 

Bima Arya yang juga politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan bahwa pohaknya telah menyerahkan DP4 di bulan Mei 2024 kepada KPU. Namun updating data dan perekaman data terhadap warga yang masih belum tercatat itu masih terus dilakukan. 

Ia menambahkan, per hari ini data pemilih pemula tercatat masih sekitar 1,5 juta. Data itu didapatkan tidak hanya mencakup daerah-daerah pinggiran tetapi juga di kota-kota besar. 

“Kita minta agar dari jajaran Pemda berkoordinasi juga bersama teman-teman di wilayah sekolah panti asuhan pesantren untuk memastikan direkamnya pemilih pemula. Demikian juga pemilih marginal terlantar dan kaum disabilitas. Jadi kita ingin kuantitatif Pilkada Serentak ini angkanya cukup baik,” demikian Bima Arya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya