Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kementerian Keuangan Kantongi Rp1.517,5 Triliun Penerimaan Pajak Oktober 2024

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 19:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 tercatat sebesar Rp1.517,5 triliun, atau terkontraksi 0,40 persen secara tahunan (yoy).

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan bahwa capaian tersebut setara 76,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dan diklaim terus membaik dalam dua bulan terakhir.

"Alhamdulillah (perbaikan ini) berlanjut di Oktober," ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat 8 November 2024.


Berdasarkan jenisnya, Anggito merinci penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp620,42 triliun atau 76,47 persen dari target, mengalami pertumbuhan bruto sebesar 7,87 persen.

Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp32,65 triliun atau setara 86,52 persen dari target. Penerimaan pajak ini juga mengalami pertumbuhan bruto sebesar 12,81 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB migas.

Meski demikian, terdapat penerimaan kelompok pajak yang mengalami kontraksi, yaitu penerimaan PPh Non Migas yang tercatat sebesar Rp810,76 triliun dan mengalami penurunan bruto sebesar 0,34 persen akibat peningkatan penerimaan bruto dari sektor pertambangan dan menurunnya restitusi.

Sementara, penerimaan PPh Migas sebesar Rp53,7 triliun atau setara 70,31 persen dari target. Penerimaan ini ikut mengalami kontraksi dalam sebesar 8,97 persen yang disebabkan penurunan lifting minyak bumi.

"PPh migas mudah-mudahan akan ada turn around juga di dalam dua bulan terakhir nantinya, memang kita belum mencapai lifting minyak yang seperti kita fungsikan dalam APBN kita," kata Anggito.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya