Berita

Raja Maroko, Mohammed VI/Ist

Dunia

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pidato di peringatan 49 tahun Green March, Raja Maroko Mohammed VI menegaskan kembali hak negaranya atas Sahara Barat.

Green March adalah demonstrasi massal pada November 1975, yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan militer Maroko, untuk memaksa Spanyol menyerahkan Provinsi semi-metropolitan otonom Sahara Spanyol yang disengketakan kepada Maroko.

Raja dalam pidatonya menyoroti fakta-fakta konkret di lapangan serta realitas yang tidak dapat diubah yang berakar pada hukum, legitimasi, komitmen, dan tanggung jawab Maroko atas Sahara.


Pertama, kata Raja, ada keterikatan kuat putra-putri Sahara dengan identitas Maroko mereka, dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai sakral dan abadi bangsa sesuai dengan ikatan Bei’a, yang telah ada sepanjang sejarah antara penduduk Sahara dan raja-raja Maroko.

Kedua ialah kemajuan, keamanan, dan stabilitas yang ada di Sahara Maroko. Selanjutnya poin terakhir meliputi banyaknya dukungan internasional terhadap inisiatif otonomi Sahara dibawah kedaulatan Rabat.

"Ketiga, semakin meningkatnya pengakuan internasional terhadap Sahara sebagai wilayah Maroko, dan dukungan luas yang telah diterima Inisiatif Otonomi," papar Raja.

Pemimpin Maroko itu menyebut ada  ada pihak-pihak yang mengeksploitasi isu Sahara untuk mengalihkan perhatian dari berbagai masalah internal mereka.

"Pihak lain berupaya memanipulasi aspek hukum tertentu untuk melayani tujuan politik yang sempit. Mereka memanfaatkan masalah Sahara untuk mengamankan akses ke Samudra Atlantik," ujar Raja.

Merespons masalah tersebut, Raja kembali mengusulkan inisiatif Sahara Maroko yang akan memfasilitasi akses negara-negara Sahel ke Samudra Atlantik, dalam kerangka kemitraan dan kerja sama.

"Tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan bersama demi kepentingan semua orang di kawasan tersebut," tegas Raja.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya