Berita

Raja Maroko, Mohammed VI/Ist

Dunia

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pidato di peringatan 49 tahun Green March, Raja Maroko Mohammed VI menegaskan kembali hak negaranya atas Sahara Barat.

Green March adalah demonstrasi massal pada November 1975, yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan militer Maroko, untuk memaksa Spanyol menyerahkan Provinsi semi-metropolitan otonom Sahara Spanyol yang disengketakan kepada Maroko.

Raja dalam pidatonya menyoroti fakta-fakta konkret di lapangan serta realitas yang tidak dapat diubah yang berakar pada hukum, legitimasi, komitmen, dan tanggung jawab Maroko atas Sahara.


Pertama, kata Raja, ada keterikatan kuat putra-putri Sahara dengan identitas Maroko mereka, dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai sakral dan abadi bangsa sesuai dengan ikatan Bei’a, yang telah ada sepanjang sejarah antara penduduk Sahara dan raja-raja Maroko.

Kedua ialah kemajuan, keamanan, dan stabilitas yang ada di Sahara Maroko. Selanjutnya poin terakhir meliputi banyaknya dukungan internasional terhadap inisiatif otonomi Sahara dibawah kedaulatan Rabat.

"Ketiga, semakin meningkatnya pengakuan internasional terhadap Sahara sebagai wilayah Maroko, dan dukungan luas yang telah diterima Inisiatif Otonomi," papar Raja.

Pemimpin Maroko itu menyebut ada  ada pihak-pihak yang mengeksploitasi isu Sahara untuk mengalihkan perhatian dari berbagai masalah internal mereka.

"Pihak lain berupaya memanipulasi aspek hukum tertentu untuk melayani tujuan politik yang sempit. Mereka memanfaatkan masalah Sahara untuk mengamankan akses ke Samudra Atlantik," ujar Raja.

Merespons masalah tersebut, Raja kembali mengusulkan inisiatif Sahara Maroko yang akan memfasilitasi akses negara-negara Sahel ke Samudra Atlantik, dalam kerangka kemitraan dan kerja sama.

"Tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan bersama demi kepentingan semua orang di kawasan tersebut," tegas Raja.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya