Berita

Raja Maroko, Mohammed VI/Ist

Dunia

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 11:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pidato di peringatan 49 tahun Green March, Raja Maroko Mohammed VI menegaskan kembali hak negaranya atas Sahara Barat.

Green March adalah demonstrasi massal pada November 1975, yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan militer Maroko, untuk memaksa Spanyol menyerahkan Provinsi semi-metropolitan otonom Sahara Spanyol yang disengketakan kepada Maroko.

Raja dalam pidatonya menyoroti fakta-fakta konkret di lapangan serta realitas yang tidak dapat diubah yang berakar pada hukum, legitimasi, komitmen, dan tanggung jawab Maroko atas Sahara.


Pertama, kata Raja, ada keterikatan kuat putra-putri Sahara dengan identitas Maroko mereka, dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai sakral dan abadi bangsa sesuai dengan ikatan Bei’a, yang telah ada sepanjang sejarah antara penduduk Sahara dan raja-raja Maroko.

Kedua ialah kemajuan, keamanan, dan stabilitas yang ada di Sahara Maroko. Selanjutnya poin terakhir meliputi banyaknya dukungan internasional terhadap inisiatif otonomi Sahara dibawah kedaulatan Rabat.

"Ketiga, semakin meningkatnya pengakuan internasional terhadap Sahara sebagai wilayah Maroko, dan dukungan luas yang telah diterima Inisiatif Otonomi," papar Raja.

Pemimpin Maroko itu menyebut ada  ada pihak-pihak yang mengeksploitasi isu Sahara untuk mengalihkan perhatian dari berbagai masalah internal mereka.

"Pihak lain berupaya memanipulasi aspek hukum tertentu untuk melayani tujuan politik yang sempit. Mereka memanfaatkan masalah Sahara untuk mengamankan akses ke Samudra Atlantik," ujar Raja.

Merespons masalah tersebut, Raja kembali mengusulkan inisiatif Sahara Maroko yang akan memfasilitasi akses negara-negara Sahel ke Samudra Atlantik, dalam kerangka kemitraan dan kerja sama.

"Tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan bersama demi kepentingan semua orang di kawasan tersebut," tegas Raja.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya