Berita

Cagub Jabar nomor urut 2, Jeje Wiradinata/Istimewa

Politik

Diusung PDIP di Pilgub Jabar, Jeje Wiradinata Tegaskan Tak Ada Mahar

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Jeje Wiradinata, mengaku belum mengeluarkan biaya yang tinggi hinggi kini sejak diusung PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024 bersama Ronal Surapradja.

Tak hanya itu, Jeje memastikan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak meminta mahar agar dirinya bisa maju pada Pilkada serentak 2024.

"Di PDI Perjuangan tidak mahal, karena semuanya gotong royong. Jadi saya tidak harus mengembalikan uang. Karena uang saya gotong royong, milik semua,” jelas Jeje di Garut, dikutip RMOLJabar, Kamis, 7 November 2024.


Menurut Bupati Pangandaran 2 periode ini, biaya politik yang mahal memunculkan sejumlah praktik korupsi. Biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam Undang-undang Partai Politik, Undang-undang Pemilu, dan Undang-undang Pilkada.

"Untuk jadi kepala daerah, seorang calon rata-rata menghabiskan miliaran rupiah, sementara gaji kepala daerah baik bupati maupun walikota tidak menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan,” paparnya.

Ditegaskan Jeje, pilkada bukan bertujuan semata-mata untuk menang atau kalah dan mengejar kekuasaan. Lebih dari itu, pilkada adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” tuturnya. 

Selain itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga telah mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.

“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Jeje menambahkan, komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.

“Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya