Berita

Cagub Jabar nomor urut 2, Jeje Wiradinata/Istimewa

Politik

Diusung PDIP di Pilgub Jabar, Jeje Wiradinata Tegaskan Tak Ada Mahar

JUMAT, 08 NOVEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Jeje Wiradinata, mengaku belum mengeluarkan biaya yang tinggi hinggi kini sejak diusung PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024 bersama Ronal Surapradja.

Tak hanya itu, Jeje memastikan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tidak meminta mahar agar dirinya bisa maju pada Pilkada serentak 2024.

"Di PDI Perjuangan tidak mahal, karena semuanya gotong royong. Jadi saya tidak harus mengembalikan uang. Karena uang saya gotong royong, milik semua,” jelas Jeje di Garut, dikutip RMOLJabar, Kamis, 7 November 2024.


Menurut Bupati Pangandaran 2 periode ini, biaya politik yang mahal memunculkan sejumlah praktik korupsi. Biaya politik tinggi itu sebagai konsekuensi atas desain pemilu yang dilegalkan dalam Undang-undang Partai Politik, Undang-undang Pemilu, dan Undang-undang Pilkada.

"Untuk jadi kepala daerah, seorang calon rata-rata menghabiskan miliaran rupiah, sementara gaji kepala daerah baik bupati maupun walikota tidak menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan,” paparnya.

Ditegaskan Jeje, pilkada bukan bertujuan semata-mata untuk menang atau kalah dan mengejar kekuasaan. Lebih dari itu, pilkada adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat,” tuturnya. 

Selain itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga telah mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.

“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Jeje menambahkan, komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.

“Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya