Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Ahmad Heryawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024/RMOL

Politik

Komisi I DPR Dukung BSSN Perkuat Keamanan Siber

KAMIS, 07 NOVEMBER 2024 | 15:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR mendukung Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penguatan tata kelola keamanan Siber. Bentuk penguatan itu antara lain dengan membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher kepada wartawan seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 7 November 2024. 

“Ya nanti dibahas lah dibahas pada pembahasan undang-undang ya. Pokoknya kewenangannya diperkuat. Dengan demikian maka akan semakin kokoh mengamankan data nasional kita siber kita,” ungkap Aher. 


Saat ditanya mengenai penguatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang dimaksud, Aher tidak menjelaskan secara rinci. 

Namun, kata dia, RUU tersebut beda dengan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah disahkan DPR dan telah berlaku sejak Oktober 2024. 

“Kan undang undang pengamanan data pribadi sudah ada, tapi pengamanan tata kelola data siber kita kan belum ada. Itu yang perlu diperkuat. Terpisah, tapi saling menguatkan saling menguatkan satu sama lain,” tegas Politikus PKS ini. 

Komisi I DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjend TNI (Purn) Hinsa Siburian dan jajaran pada hari ini.

Raker terhadap dua agenda yakni, diawali pembahasan Program 100 Hari Kerja BSSN kemudian dilanjut pembahasan persiapan Pilkada Serentak 2024. 

Memasuki agenda pertama yang mana pemaparan dari Kepala BSSN digelar secara terbuka. 

Namun, saat memasuki agenda persiapan Pilkada Serentak 2024, Raker digelar terutup.  

“Kita mulai dengan pemaparan tertutup ya. Mohon kepada teman-teman yang tidak diperkenan hadir di sini untuk meninggalkan ruangan sidang komisi,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan selaku pimpinan sidang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya