Anggota Komisi II DPRD Jabar Fraksi Partai Golkar Agung Yansusan Sudarwin/Ist
Kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak diwajibkan kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri, harus dipertimbangkan Kembali.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Agung Yansusan Sudarwin menilai bahwa anggaran LPDP yang besar sebaiknya lebih difokuskan untuk mendukung pendidikan dalam negeri, terutama bagi calon mahasiswa yang berpotensi namun terkendala biaya.
"Anggaran besar yang dikelola LPDP sebaiknya dievaluasi. Lebih baik fokuskan untuk membantu putra daerah yang ingin melanjutkan kuliah di dalam negeri," kata Agung dikutip dari
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis, 7 November 2024.
Agung mengatakan bahwa banyak mahasiswa di daerah yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetapi tidak mampu membayar biaya kuliah dan terpaksa mengandalkan pinjaman online (pinjol).
Politikus Partai Golkar Jabar itu juga menilai banyak penerima beasiswa LPDP berasal dari kalangan yang sudah mampu. Sehingga sebaiknya dana LPDP dialihkan untuk mendukung mahasiswa yang kurang mampu di dalam negeri.
"Daripada membiayai mahasiswa yang mampu kuliah di luar negeri, lebih baik dana itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan," kata Agung.
Agung juga menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan tinggi di dalam negeri, termasuk dengan memperkuat universitas-universitas di Indonesia agar dapat bersaing di level internasional.
Menurutnya, tujuan utamanya adalah agar mahasiswa Indonesia tidak perlu mengandalkan pembiayaan luar negeri atau pinjaman online untuk melanjutkan studi.
"Investasi SDM yang keluar justru menguntungkan negara lain, sementara Indonesia kehilangan potensi besar. Lebih baik alihkan dana LPDP untuk membantu pendidikan dalam negeri dan meningkatkan kualitas PTN kita," kata Agung
Ia pun berharap agar pendidikan tinggi di Indonesia bisa lebih terjangkau bagi seluruh kalangan, dengan mimpi Indonesia mengikuti jejak negara-negara seperti Jerman yang menawarkan pendidikan tinggi secara gratis.
"Kami berharap pendidikan tinggi di Indonesia bisa lebih terjangkau, bahkan gratis untuk yang membutuhkan, agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka," pungkas Agung.
