Berita

Audiensi Forsa Hebat di kantor Bupati Sampang, Jawa Tmur, Rabu, 6 November 2024/Ist

Nusantara

Kecewa dengan Kinerja, Sekelompok Massa Segel Kantor Pj Bupati Sampang

RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 23:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang Pilkada 2024, suasana politik di Kabupaten Sampang semakin tegang. Kabupaten ini masuk dalam tiga besar zona merah di Jawa Timur, yang menunjukkan kondisi kerawanan tinggi dan membutuhkan penanganan serius. 

Di tengah situasi genting ini, kinerja Pj Bupati Sampang, Rudy Arifianto, mulai dipertanyakan karena dianggap kurang berperan aktif dan jarang hadir di kantor.

Pj Bupati Sampang yang telah menjabat hampir setahun ini dinilai lebih sering memberikan perintah dari pendopo tanpa turun langsung melihat kondisi di lapangan. 


Banyak masalah, termasuk pelanggaran oleh ASN terkait Pilkada, tampaknya dibiarkan tanpa tindakan tegas. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Rudy Arifianto hanya berperan sebagai “bupati boneka” tanpa upaya nyata untuk membenahi Sampang.

Kondisi ini memuncak pada Rabu, 6 November 2024, saat organisasi Forsa Hebat yang dipimpin Nurhasan menggelar audiensi di Kantor Bupati Sampang. 

Mereka datang dengan harapan bertemu langsung dengan Rudy untuk menyampaikan keluhan dan desakan perubahan. Namun, ketidakhadiran Rudy dalam audiensi tersebut memicu amarah para peserta.

Sebagai bentuk protes, Forsa Hebat menyegel pintu masuk Kantor Pj Bupati. Penyegelan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kekecewaan mereka atas kepemimpinan Rudy yang dianggap tidak responsif terhadap situasi daerah. 

Forsa Hebat menilai bahwa ketidakhadiran Pj Bupati di kantor, terutama pada saat-saat kritis, hanya memperburuk citra Kabupaten Sampang di mata masyarakat.

“Saya sangat kecewa dengan kinerja Pj Bupati Rudy Arifianto. Dia jarang masuk kantor dan tidak pernah hadir untuk menyelesaikan persoalan di Sampang. Akibat kepemimpinannya yang lemah, nama Sampang jadi tercoreng dan kini masuk daftar zona merah. Oleh karena itu, kami segel kantornya sebagai bentuk kekecewaan,” tegas Nurhasan.

Ia menambahkan bahwa berbagai konflik dan pelanggaran di Sampang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pj Bupati. 

Nurhasan menyoroti pentingnya tindakan tegas agar stabilitas daerah tetap terjaga. Minimnya respons dari Rudy Arifianto hanya memperkuat kekecewaan masyarakat yang sudah jenuh dengan kepemimpinan yang dinilai abai.

Kini masyarakat menanti langkah konkret dari Pj Bupati untuk menjawab berbagai kritikan dan tuntutan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya