Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Bisnis

Target Pertumbuhan Ekonomi Prabowo Bisa Tercapai, Ini Syaratnya

RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 12:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintahan Prabowo Subianto diyakini mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. 

Direktur Political Public and Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai walaupun saat ini masih berada di kisaran 5 persen, namun ia optimis Prabowo-Gibran mampu mencapai target hingga lima tahun ke depan.

“Saya pikir Prabowo akan sukses mengembalikan Indonesia seperti era Soeharto dengan julukan The Tiger of Asia bahkan jadi The Lion of Asia,” kata Jerry dalam diskusi daring peringatan HUT ke-5 P3S dengan tema ‘Prospek Ekonomi Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Prabowo’ melalui keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 6 November 2024.


Jerry menilai, Prabowo mampu memadukan Soehartonomics, SBYnomics hingga Jokowinomics.

“Pertumbuhan ekonomi bisa dicapai jika kinerja tim ekonomi baik walaupun IMF menyebut sampai 2029 tak akan bisa mencapai 8 persen. Kalau UMKM terus didorong maka bukan tak mungkin ini bisa.terjadi. paling penting kita jangan hanya jadi negeri pengimpor tapi pengekspor,” jelasnya.

Jerry menyoroti Indonesia adalah negara terbesar pengimpor beras hampir 7 juta ton dalam 5 tahun terakhir. Bahkan impor gula kita rangking 1 dunia dengan jumlah 5 juta ton.

Dia yakin, dengan lahan 1,2 juta hektar lahan yang digenjot di Merauke maka akan bisa mencapai swasembada pangan.

“Saya optimis Prabowo akan membuat masyarakat tak kelaparan lantaran Indonesia nomor 3 di Asia Tenggara,” ungkap Jerry.

Terpisah, peneliti P3S, Hasto Ruan  meminta agar pemerintah melakukan pembinaan di bidang pasar uang atau forex.

“Nilai per hari transaksi penjualan forex global sebesar Rp112.000 triliun. Bandingkan dengan RAPBN Indonesia 2024 hanya sebesar sekitar Rp3.000 triliun setahun, atau hanya 3 persen dari putaran forex per hari,” tegas dia.

Hasto menyoroti jangan sampai pemerintah membiarkan perusahaan Pialang dan broker ilegal menjadi marketing forex pada perusahaan-perusahaan mereka, yang notabene memiliki izin Bappebti.

“Bila perlu setiap Broker diwajibkan untuk melakukan live trading dipimpin oleh Pialang/Wakil Pialang terbaiknya. Dan kalau rugi, maka wajib mengganti uang Investor. Hanya dengan cara itu sektor perdagangan forex dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat banyak dan juga negara,” terang Hasto.

Terpisah, Ekonom Fithra Faisal Hastiadi menyebut tantangan domestik bagi Prabowonomics mencakup pengelolaan sumber daya serta optimalisasi berbagai program yang sudah berjalan.

Di sisi lain, tantangan internasional berkaitan erat dengan upaya memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas akses perdagangan.

Salah satu langkah penting yang disarankan oleh Fithra adalah menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen untuk memastikan investor tetap percaya pada stabilitas ekonomi Indonesia. Kestabilan ini menjadi faktor krusial untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia.

Optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam strategi Prabowonomics. “Bukan tax rate yang perlu dinaikkan, melainkan optimalisasi pajak di sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan,” tegasnya.

Sektor pertambangan berpotensi memberikan kontribusi signifikan, dengan estimasi penerimaan mencapai antara Rp100 hingga Rp200 triliun. Dengan pengelolaan yang baik, total kontribusi dari sektor ini dan sektor mineral lainnya dapat mencapai sekitar Rp250 triliun.

“Jika kita mampu mengoptimalkan sektor ini, kita bisa melihat tambahan pendapatan yang substansial bagi negara,” pungkas dia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya