Berita

Rokhmin Dahuri/RMOL

Politik

Anggota Fraksi PDIP Setuju Konsep Food Estate Prabowo

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 21:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Rokhmin Dahuri menyebut rencana program cetak sawah dalam food estate secara konsepsi sangat baik. Sehingga, perlu didukung demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.  

"Makanya secara konseptual setuju," kata Rokhmin ditemui usai rapat bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. 

Namun demikian, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu meminta kehati-hatian pemerintah era Prabowo Subianto dalam mengeksekusi program food estate.


Terlebih lagi, kata Rokhmin, pengalaman mengerjakan food estate atau program sejenis sejak era Presiden Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) justru menemui kegagalan.

"Fakta sejak zaman Orde Baru, Pak Harto (Soeharto) sampai Pak Jokowi itu semua gagal. Jadi saya ingin mewanti-wanti, mengingatkan agar pelaksanaan ini benar hati-hati," katanya. 

Oleh karena itu, Rokhmin mewanti-wanti pemerintah dalam mengeksekusi food estate perlu mengedepankan kaidah ilmiah dalam memilih lokasi hingga menerapkan teknologi.

"Jangan sampai, lagi produksi sepuluh ribu ton, tiba-tiba enggak ada benihnya, enggak ada pupuknya, kan celaka," ujar eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Tak hanya itu, kata Rokhmin, pemerintah perlu juga memperhatikan sisi panen dari program food estate agar terserap pasar.

"Begitu panen enggak bisa terserap, karena enggak ada pasar, nah, itu bisa gagal lagi," katanya.

Dia berpandangan bahwa kegagalan food estate era Soeharto dan Jokowi antara lain berpengaruh dari segi pemilihan lokasi, penerapan teknologi, dan pelibatan warga lokal.

"Berikutnya itu mengenai tadi manejemen rantai pasoknya. Jadi, berebutan pada produksi begitu, tetapi sarana produksinya enggak disiapkan," kata Rokhmin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat cetak sawah di Merauke, Papua, hingga Kalimantan dan Sumatera seluas 3 juta hektare.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dipanggil ke Istana Kepresidenan pada Senin 28 Oktober 2024.

Amran mengatakan, cetak sawah ini sudah mulai lebih dulu dilakukan di Merauke dan Kalimantan Tengah.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, InsyaAllah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya," ujar Amran.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya