Berita

Rokhmin Dahuri/RMOL

Politik

Anggota Fraksi PDIP Setuju Konsep Food Estate Prabowo

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 21:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Rokhmin Dahuri menyebut rencana program cetak sawah dalam food estate secara konsepsi sangat baik. Sehingga, perlu didukung demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.  

"Makanya secara konseptual setuju," kata Rokhmin ditemui usai rapat bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. 

Namun demikian, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu meminta kehati-hatian pemerintah era Prabowo Subianto dalam mengeksekusi program food estate.


Terlebih lagi, kata Rokhmin, pengalaman mengerjakan food estate atau program sejenis sejak era Presiden Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) justru menemui kegagalan.

"Fakta sejak zaman Orde Baru, Pak Harto (Soeharto) sampai Pak Jokowi itu semua gagal. Jadi saya ingin mewanti-wanti, mengingatkan agar pelaksanaan ini benar hati-hati," katanya. 

Oleh karena itu, Rokhmin mewanti-wanti pemerintah dalam mengeksekusi food estate perlu mengedepankan kaidah ilmiah dalam memilih lokasi hingga menerapkan teknologi.

"Jangan sampai, lagi produksi sepuluh ribu ton, tiba-tiba enggak ada benihnya, enggak ada pupuknya, kan celaka," ujar eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Tak hanya itu, kata Rokhmin, pemerintah perlu juga memperhatikan sisi panen dari program food estate agar terserap pasar.

"Begitu panen enggak bisa terserap, karena enggak ada pasar, nah, itu bisa gagal lagi," katanya.

Dia berpandangan bahwa kegagalan food estate era Soeharto dan Jokowi antara lain berpengaruh dari segi pemilihan lokasi, penerapan teknologi, dan pelibatan warga lokal.

"Berikutnya itu mengenai tadi manejemen rantai pasoknya. Jadi, berebutan pada produksi begitu, tetapi sarana produksinya enggak disiapkan," kata Rokhmin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat cetak sawah di Merauke, Papua, hingga Kalimantan dan Sumatera seluas 3 juta hektare.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dipanggil ke Istana Kepresidenan pada Senin 28 Oktober 2024.

Amran mengatakan, cetak sawah ini sudah mulai lebih dulu dilakukan di Merauke dan Kalimantan Tengah.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, InsyaAllah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya," ujar Amran.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya