Berita

Partai Demokrat bentuk Satgas untuk mengamankan Pilkada di Jakarta, Jabar, dan Banten/Istimewa

Politik

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Untuk mengamankan para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2024, DPP Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di Tanah Air. Terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Sehingga struktur partai di tingkatan DPD, DPC, hingga ranting dipastikan ikut mengamankan calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang diusung dan didukung Demokrat di Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, dalam keterangannya, Senin 4 November 2024.


Syahrial menjelaskan, setiap paslon yang maju di pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga itu menjadi keputusan politik partai yang wajib hukumnya dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah.

"Tanda tangan ketua umum di surat rekomendasi paslon pilkada adalah keputusan politik partai. Bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU. Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY," paparnya.

Lanjut Syahrial, Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga, apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.

"Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," tuturnya.

"Hari Sabtu (2 November 2024) bertempat di DPD Demokrat Provinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga provinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY," tandas Syahrial.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya