Berita

Partai Demokrat bentuk Satgas untuk mengamankan Pilkada di Jakarta, Jabar, dan Banten/Istimewa

Politik

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Untuk mengamankan para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2024, DPP Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di Tanah Air. Terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Sehingga struktur partai di tingkatan DPD, DPC, hingga ranting dipastikan ikut mengamankan calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang diusung dan didukung Demokrat di Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, dalam keterangannya, Senin 4 November 2024.


Syahrial menjelaskan, setiap paslon yang maju di pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga itu menjadi keputusan politik partai yang wajib hukumnya dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah.

"Tanda tangan ketua umum di surat rekomendasi paslon pilkada adalah keputusan politik partai. Bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU. Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY," paparnya.

Lanjut Syahrial, Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga, apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.

"Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," tuturnya.

"Hari Sabtu (2 November 2024) bertempat di DPD Demokrat Provinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga provinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY," tandas Syahrial.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya