Berita

Partai Demokrat bentuk Satgas untuk mengamankan Pilkada di Jakarta, Jabar, dan Banten/Istimewa

Politik

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Untuk mengamankan para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2024, DPP Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di Tanah Air. Terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Sehingga struktur partai di tingkatan DPD, DPC, hingga ranting dipastikan ikut mengamankan calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang diusung dan didukung Demokrat di Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, dalam keterangannya, Senin 4 November 2024.


Syahrial menjelaskan, setiap paslon yang maju di pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga itu menjadi keputusan politik partai yang wajib hukumnya dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah.

"Tanda tangan ketua umum di surat rekomendasi paslon pilkada adalah keputusan politik partai. Bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU. Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY," paparnya.

Lanjut Syahrial, Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga, apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.

"Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," tuturnya.

"Hari Sabtu (2 November 2024) bertempat di DPD Demokrat Provinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga provinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY," tandas Syahrial.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Babak Baru Perang Iran-AS: Apa yang Berbeda?

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:40

Telkom AI Connect Dorong Lahirnya Talenta Digital yang Berguna bagi Industri

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:20

Daftar Peraih Penghargaan Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Sabet Sepatu Emas

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:11

Daftar 6 Negara yang Lolos ke Piala Dunia 2030, Tuan Rumah Otomatis Melaju ke Putaran Final

Selasa, 21 Juli 2026 | 04:00

Pakar Fisika Ulas Konsep Mimpi secara Ilmiah

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:53

Film Hope Na Hong-jin Tembus 1 Juta Penonton dalam 3 Hari, Pecahkan Rekor Box Office Korea 2026

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:53

Jangan Biarkan Indonesia Diceraiberaikan Perang Informasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:33

Tantangan Kembali ke UUD 1945

Selasa, 21 Juli 2026 | 03:13

TNI-Polri Gagalkan Perdagangan Timah Ilegal Senilai Senilai Ratusan Juta

Selasa, 21 Juli 2026 | 02:55

Gibran Tak di Sebelah Prabowo

Selasa, 21 Juli 2026 | 02:40

Selengkapnya