Berita

Partai Demokrat bentuk Satgas untuk mengamankan Pilkada di Jakarta, Jabar, dan Banten/Istimewa

Politik

Demokrat Bentuk Satgas untuk Amankan Pilkada di Jakarta, Jabar, hingga Banten

SELASA, 05 NOVEMBER 2024 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Untuk mengamankan para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2024, DPP Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di Tanah Air. Terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Sehingga struktur partai di tingkatan DPD, DPC, hingga ranting dipastikan ikut mengamankan calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang diusung dan didukung Demokrat di Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, dalam keterangannya, Senin 4 November 2024.


Syahrial menjelaskan, setiap paslon yang maju di pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sehingga itu menjadi keputusan politik partai yang wajib hukumnya dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah.

"Tanda tangan ketua umum di surat rekomendasi paslon pilkada adalah keputusan politik partai. Bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU. Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY," paparnya.

Lanjut Syahrial, Demokrat tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga, apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.

"Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," tuturnya.

"Hari Sabtu (2 November 2024) bertempat di DPD Demokrat Provinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga provinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY," tandas Syahrial.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Pengamat Ingatkan AI hanya Alat Bantu, Bukan Pengganti Manusia

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Menelusuri Asal Usul Ngabuburit

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Din Syamsuddin: Board of Peace Trump Bentuk Nekolim Baru

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:01

Sambut Tahun Kuda Api, Ini Jadwal Libur Imlek 2026 untuk Rencanakan Kumpul Keluarga

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:52

Cadangan Devisa RI Menciut Jadi Rp2.605 Triliun di Awal 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:47

Analisis Kebijakan MBG: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Mitigasi Risiko Ekonomi

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:41

ISIS Mengaku Dalang Bom Masjid Islamabad

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:31

Dolar AS Melemah, Yen dan Pound Terdampak Ketidakpastian Global

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:16

Golkar: Indonesia Bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza Wujud Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:01

Wall Street Perkasa di Akhir Pekan, Dow Jones Tembus 50.000

Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:52

Selengkapnya