Nilai subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dilaporkan mencapai Rp100 triliun.
Hal tersebut dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyoroti subsidi listrik, LPG, BBM senilai Rp435 triliun yang tidak tepat sasaran.
"Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Itu gede angkanya, ya, kurang lebih Rp100 triliun," katanya dalam konferensi pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu 3 November 2024.
Menurut Bahlil, subsidi energi semestinya diperuntukkan bagi masyarakat yang kondisi ekonominya belum memadai. Namun, kenyataannya, kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi juga ikut menikmati bantuan ini.
Berdasarkan keterangan Bahlil, temuan ini didasarkan pada laporan dari berbagai pihak, termasuk PLN, Pertamina, dan BPH Migas, yang menunjukkan adanya distribusi subsidi yang tidak sesuai target.
Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM itu untuk memimpin satuan tugas khusus yang bertugas mengevaluasi penyaluran subsidi energi.
Satgas ini akan segera menggelar rapat perdananya pada Senin 4 November 2024, dengan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Jadi, nanti ada formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah apakah kemudian subsidi biar tepat sasaran itu kita akan berikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain," tutur Bahlil.
"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung [kasih] ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," pungkasnya.
