Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 November 2024/RMOL
Lewat Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Presiden Prabowo Subianto dianggap hendak mencairkan relasi antara relawan pendukung, partai politik (parpol), hingga pengusaha.
Bahkan, GSN diyakini sebagai jaring pengaman politiknya Prabowo.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, pembentukan GSN merupakan cara Presiden Prabowo mengamankan dukungannya selama 5 tahun masa pemerintahannya.
Kata Wildan, GSN bukan semata gerakan sosial, namun juga menjadi jaring pengaman politik bagi Prabowo dan para pendukungnya.
"Menilik pidatonya, Prabowo Subianto secara tegas ingin agar Tim Kampanye Nasional atau TKN yang dulu bekerja selama Pilpres 2024 tidak bubar begitu saja," kata Wildan kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 4 November 2024.
Untuk itulah dibuatkan wadah baru bernama Gerakan Solidaritas Nasional.
"Kemasannya gerakan sosial, namun bisa berlanjut dengan dukungan politik hingga 2029 nanti," kata Wildan.
Pemilihan diksi "gerakan", kata Wildan, juga mengesankan bahwa GSN terbuka bagi siapapun. Bisa jadi, GSN terinspirasi dari Gerakan Turun Tangan yang sudah lebih dulu dipopulerkan dan dirawat oleh Anies Baswedan.
"Gerakan Turun Tangan yang dimotori Anies ini lumayan sukses menggaet anak-anak muda. Buktinya ada istilah Anak Abah dan bahkan Anies mampu berada di urutan kedua pada Pilpres 2024 lalu," terang Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, dengan memilih nama gerakan, Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra hendak mengurangi segregasi atau pemisahan di dalam koalisi besar yang dipimpinnya.
Pertama, mengurangi segregasi antar parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan KIM Plus. Kedua, mengurangi segregasi antara relawan dengan parpol pendukung Prabowo di kabinet.
"Lewat GSN itulah Prabowo hendak mencairkan relasi antara relawan pendukung, parpol yang sejak awal masuk KIM, pengusaha, serta parpol yang tadinya tidak bergabung ke dalam KIM tapi menjadi bagian dalam kabinetnya," pungkas Wildan.
