Berita

Petugas FBI/Net

Dunia

FBI Temukan Video Propaganda Palsu Jelang Pilpres AS

MINGGU, 03 NOVEMBER 2024 | 16:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Biro Investigasi Federal (FBI) menemukan dua video propaganda pemilu Amerika Serikat palsu yang mengatasnamakan badan tersebut.

Dalam sebuah unggahan di X, FBI mengatakan dua video tersebut menyebarkan rumor tentang kecurangan surat suara dan tentang Doug Emhoff, suami dari calon Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris.

"Video-video ini tidak asli, bukan dari FBI, dan konten yang ditampilkannya palsu," kata pernyataan FBI, seperti dikutip dari BBC pada Minggu, 3 November 2024.


“Upaya untuk menipu publik dengan konten palsu tentang operasi FBI merusak proses demokrasi kita dan bertujuan untuk mengikis kepercayaan pada sistem pemilu," tambahnya.

Klip video yang dimaksud FBI sama persis dengan video yang merupakan bagian dari kumpulan lebih dari 300 video yang ditemukan BBC Verify sejak awal tahun 2024.

Video tersebut menggunakan grafik dan teks yang meyakinkan agar tampak seperti konten dari lembaga pemerintah AS serta lebih dari 50 organisasi berita, termasuk BBC, France 24, dan Fox News.

Video tersebut telah diunggah daring hampir setiap hari selama berbulan-bulan dan baru-baru ini difokuskan pada pemilu AS, termasuk klip yang mempromosikan klaim palsu tentang Harris dan pesan tentang kerusuhan dan “perang saudara”.

Perusahaan analitik daring yang berbasis di Finlandia, CheckFirst secara independen menyelidiki jaringan di balik video tersebut dan melacaknya ke lembaga pemasaran Rusia dan alamat IP Rusia.

"Kami dapat menghubungkan operasi tersebut dengan Rusia berkat beberapa aset yang kami ketahui diproduksi oleh perusahaan Rusia," kata Kepala Eksekutif CheckFirst, Guillaume Kuster.

CheckFirst menemukan bahwa gaya, pesan, dan tema video tersebut selaras dengan operasi lain yang terkait dengan Kremlin. Selain itu, video yang diproduksi oleh operasi tersebut telah beredar luas di saluran Telegram berbahasa Rusia.

"Sumber bukti lainnya adalah kumpulan data yang dapat kami akses yang membuktikan bahwa salah satu mesin yang digunakan untuk mengirim email (oleh kelompok tersebut) berlokasi di Rusia," paparnya lagi.

Namun, tidak jelas siapa yang menjalankan operasi tersebut dan apakah operasi tersebut didanai oleh pemerintah Rusia.

Kedutaan Besar Rusia di Washington telah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan campur tangan pemilu oleh negara tersebut tidak berdasar.

Menurut metrik X, klip-klip tersebut telah ditonton puluhan ribu kali, tetapi diunggah oleh akun-akun dengan sedikit pengikut, dan hanya menarik sedikit komentar, pertanda bahwa jumlah penayangan diperkuat oleh akun-akun "bot" palsu.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya