Berita

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai Diingatkan Fokus Kerja Dulu, Baru Bicara Anggaran

JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menginginkan kenaikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya, menimbulkan kontroversi.

Pigai merasa anggaran kementerian yang dinakhodainya yang hanya sebesar Rp64 miliar sangat kurang. Anggaran tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional dan program kementerian.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyarankan Menteri HAM Pigai untuk fokus pada pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum meminta tambahan anggaran. 


"Mestinya kerja dulu Pak Menteri. Baru ngomong anggaran nambah," sentil Adi dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat 1 November 2024.

Adi lantas menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pembantunya soal efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. 

Menurut Adi, hal itu dimaksudkan agar kementerian mampu mencapai hasil maksimal meski sumber daya yang terbatas.

Dengan anggaran, staf, dan sumber daya yang ada, organisasi atau kementerian diharapkan bisa menjalankan program secara optimal tanpa harus mengajukan penambahan anggaran yang besar. 

Prinsip ini menekankan pentingnya manajemen yang cerdas dan strategi tepat dalam memaksimalkan hasil kerja, menghindari pemborosan, dan tetap fokus pada tujuan meski dalam keterbatasan.

"Kalau segala sesuatu jumbo, itu tak efektif namanya, tapi pemborosan," tandas Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.



Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya