Berita

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai/Ist

Politik

Natalius Pigai Diingatkan Fokus Kerja Dulu, Baru Bicara Anggaran

JUMAT, 01 NOVEMBER 2024 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menginginkan kenaikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya, menimbulkan kontroversi.

Pigai merasa anggaran kementerian yang dinakhodainya yang hanya sebesar Rp64 miliar sangat kurang. Anggaran tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional dan program kementerian.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyarankan Menteri HAM Pigai untuk fokus pada pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum meminta tambahan anggaran. 


"Mestinya kerja dulu Pak Menteri. Baru ngomong anggaran nambah," sentil Adi dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat 1 November 2024.

Adi lantas menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pembantunya soal efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. 

Menurut Adi, hal itu dimaksudkan agar kementerian mampu mencapai hasil maksimal meski sumber daya yang terbatas.

Dengan anggaran, staf, dan sumber daya yang ada, organisasi atau kementerian diharapkan bisa menjalankan program secara optimal tanpa harus mengajukan penambahan anggaran yang besar. 

Prinsip ini menekankan pentingnya manajemen yang cerdas dan strategi tepat dalam memaksimalkan hasil kerja, menghindari pemborosan, dan tetap fokus pada tujuan meski dalam keterbatasan.

"Kalau segala sesuatu jumbo, itu tak efektif namanya, tapi pemborosan," tandas Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya