Berita

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding/RMOL

Politik

Menteri PPMI Sebut Anggaran Perlindungan PMI Terlalu Minim

RABU, 30 OKTOBER 2024 | 20:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu untuk perlindungan pekerja migran masih terlalu minim.

Anggaran yang dikucurkan dari pusat yang hanya Rp495 miliar sangat kurang untuk mengelola para pekerja migran di Indonesia. 

"Anggarannya memang kalau tahun kemarin, menurut saya sangat terbatas, sangat minim. Kemarin itu hanya Rp495 triliun, eh, miliar, sorry. Miliar, di mana kita punya pegawai 1.400 dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar," ucap Abdul Kadir Karding di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.


"(Untuk) Perlindungan, penempatan, pemberdayaan," sambungnya.

Karding bakal meminta Kemenkeu memberikan jatah lebih untuk kementeriannya yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto itu.

"Oh, pasti kita minta tambahan. Karena, oh belum tahu. Saya nggak berani ngomong.
Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita," ucapnya.

Nantinya, kata Karding, akan dialokawikan untuk perlindungan para pekerja Indonesia di luar negeri.

"Perlindungan, perlindungan. Perlindungan dan vokasi penempatan," tutupnya.



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya