Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Jika Trump Unggul di Pemilu AS, Ini Langkah Ekonomi yang Disiapkan China

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
RABU, 30 OKTOBER 2024 | 14:18 WIB

China tengah mempertimbangkan penerbitan utang baru senilai lebih dari 10 triliun Yuan (sekitar 1,4 triliun Dolar AS) dalam beberapa tahun mendatang untuk menstabilkan ekonominya. 

Sumber dari Reuters pada Selasa, 29 Oktober 2024, menyatakan paket fiskal ini kemungkinan akan diperbesar jika Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS mendatang.

Donald Trump dari Partai Republik mengatakan akan meningkatkan tarif dan berbagai kebijakan lainnya untuk melawan teknologi canggih asal China.


Apabila Trump memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, bukan tak mungkin akan ada pertarungan untuk menjaga teknologi AS agar tidak dimanfaatkan militer China.

"Kami melihat akan ada babak baru perang teknologi AS dan China yang fokus pada data, software, dan perangkat terkoneksi," kata Peter Harrell, mantan pejabat keamanan nasional pada pemerintahan Biden, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.

Bahkan, pada September 2024, AS sempat mengajukan aturan untuk melarang mobil listrik yang dibuat dengan komponen dari China untuk beredar di jalanan AS.

"Ada banyak kekhawatiran jika perusahaan China bisa mengakses dan menyediakan update ke perangkat- perangkat yang ada di AS," kata Harrell.

Sementara itu, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), yang merupakan badan legislatif tertinggi di China, sedang mempertimbangkan untuk menyetujui paket fiskal baru sebesar 6 triliun yuan, yang sebagian besar akan diperoleh melalui penerbitan obligasi khusus pemerintah. Paket ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi risiko utang tersembunyi.

Jumlah total dana yang akan diperoleh melalui obligasi ini setara dengan lebih dari 8 persen dari PDB China, yang saat ini sedang menghadapi tekanan akibat krisis sektor properti serta tingginya utang pemerintah daerah. 

Rencana ini menunjukkan bahwa China kini beralih ke langkah-langkah stimulus yang lebih kuat untuk mendorong ekonominya, meskipun nilainya masih belum sebesar stimulus tahun 2008, seperti yang diharapkan beberapa investor. 
Bank sentral China, The People’s Bank of China (PBOC), pada akhir September 2024 juga mengumumkan langkah dukungan moneter yang paling agresif sejak pandemi Covid-19.
Selain itu, sebagai bagian dari paket fiskal yang sedang direncanakan, NPC diperkirakan akan menyetujui penerbitan obligasi khusus senilai hingga 4 triliun yuan untuk membeli tanah dan properti yang belum digunakan selama lima tahun ke depan. Pemerintah daerah akan diizinkan untuk menambah jumlah tersebut di luar kuota tahunan yang biasanya digunakan untuk belanja infrastruktur.

Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pasokan lahan, serta membantu mengurangi tekanan likuiditas dan utang di kalangan pemerintah daerah serta pengembang properti. 

Jika seluruh paket disetujui, total stimulus ini bisa mencapai lebih dari 10 triliun yuan, yang mencerminkan keseriusan China dalam mendorong perekonomian.

Pada akhir tahun 2023, China juga telah menerbitkan obligasi negara senilai 1 triliun yuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pencegahan banjir dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Namun, jumlah belanja fiskal yang direncanakan ini masih jauh lebih kecil dari stimulus 2008, yang saat itu mencapai 13 persen dari PDB China.


Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sedang magang di RMOL.id


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya