Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Jika Trump Unggul di Pemilu AS, Ini Langkah Ekonomi yang Disiapkan China

Laporan: Sarah Alifia Suryadi
RABU, 30 OKTOBER 2024 | 14:18 WIB

China tengah mempertimbangkan penerbitan utang baru senilai lebih dari 10 triliun Yuan (sekitar 1,4 triliun Dolar AS) dalam beberapa tahun mendatang untuk menstabilkan ekonominya. 

Sumber dari Reuters pada Selasa, 29 Oktober 2024, menyatakan paket fiskal ini kemungkinan akan diperbesar jika Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS mendatang.

Donald Trump dari Partai Republik mengatakan akan meningkatkan tarif dan berbagai kebijakan lainnya untuk melawan teknologi canggih asal China.


Apabila Trump memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, bukan tak mungkin akan ada pertarungan untuk menjaga teknologi AS agar tidak dimanfaatkan militer China.

"Kami melihat akan ada babak baru perang teknologi AS dan China yang fokus pada data, software, dan perangkat terkoneksi," kata Peter Harrell, mantan pejabat keamanan nasional pada pemerintahan Biden, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.

Bahkan, pada September 2024, AS sempat mengajukan aturan untuk melarang mobil listrik yang dibuat dengan komponen dari China untuk beredar di jalanan AS.

"Ada banyak kekhawatiran jika perusahaan China bisa mengakses dan menyediakan update ke perangkat- perangkat yang ada di AS," kata Harrell.

Sementara itu, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), yang merupakan badan legislatif tertinggi di China, sedang mempertimbangkan untuk menyetujui paket fiskal baru sebesar 6 triliun yuan, yang sebagian besar akan diperoleh melalui penerbitan obligasi khusus pemerintah. Paket ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi risiko utang tersembunyi.

Jumlah total dana yang akan diperoleh melalui obligasi ini setara dengan lebih dari 8 persen dari PDB China, yang saat ini sedang menghadapi tekanan akibat krisis sektor properti serta tingginya utang pemerintah daerah. 

Rencana ini menunjukkan bahwa China kini beralih ke langkah-langkah stimulus yang lebih kuat untuk mendorong ekonominya, meskipun nilainya masih belum sebesar stimulus tahun 2008, seperti yang diharapkan beberapa investor. 
Bank sentral China, The People’s Bank of China (PBOC), pada akhir September 2024 juga mengumumkan langkah dukungan moneter yang paling agresif sejak pandemi Covid-19.
Selain itu, sebagai bagian dari paket fiskal yang sedang direncanakan, NPC diperkirakan akan menyetujui penerbitan obligasi khusus senilai hingga 4 triliun yuan untuk membeli tanah dan properti yang belum digunakan selama lima tahun ke depan. Pemerintah daerah akan diizinkan untuk menambah jumlah tersebut di luar kuota tahunan yang biasanya digunakan untuk belanja infrastruktur.

Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pasokan lahan, serta membantu mengurangi tekanan likuiditas dan utang di kalangan pemerintah daerah serta pengembang properti. 

Jika seluruh paket disetujui, total stimulus ini bisa mencapai lebih dari 10 triliun yuan, yang mencerminkan keseriusan China dalam mendorong perekonomian.

Pada akhir tahun 2023, China juga telah menerbitkan obligasi negara senilai 1 triliun yuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pencegahan banjir dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Namun, jumlah belanja fiskal yang direncanakan ini masih jauh lebih kecil dari stimulus 2008, yang saat itu mencapai 13 persen dari PDB China.


Penulis adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sedang magang di RMOL.id


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ketika Gerakan Sosial Baru Menggugat Tatanan Politik

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:15

Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:00

Cegah Perpecahan, Bagusnya Gibran Mundur

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:38

Ada Indikasi Dendam Politik di Balik Wacana Pelengseran Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:24

Legislator PKB Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Majalengka

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:01

Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Syarikat Islam

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:53

Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:45

BEM-KSI Gelar Silaturahmi ke PBNU dan Beri Apresiasi ke Gus Gudfan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:29

Selengkapnya