Berita

UNRWA/Net

Dunia

Israel Larang Operasi Badan Pengungsi PBB Palestina UNRWA

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 09:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Parlemen Israel atau Knesset mengesahkan undang-undang pelarangan operasi badan pengungsi Palestina PBB UNRWA pada Senin, 28 Oktober 2024.

Keputusan itu diambil merujuk pada dugaan keterlibatan beberapa staf UNRWA dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

Undang-undang tersebut membuat PBB dan beberapa sekutu Barat Israel khawatir akan memburuknya situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza, tempat Israel telah memerangi Hamas selama setahun.


"Dalam 90 hari sebelum undang-undang ini berlaku dan setelahnya kami siap bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk memastikan Israel terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza dengan cara yang tidak mengancam keamanan Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setelah pengesahan aturan baru tersebut, seperti dimuat Reuters.

Parlemen juga mengesahkan adendum untuk undang-undang baru yang menyatakan bahwa otoritas Israel tidak dapat lagi berhubungan dengan UNRWA, tetapi pengecualian terhadap hal itu dapat dibuat di masa mendatang.

Pimpinan UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut undang-undang pelarangan UNRWA sebagai preseden berbahaya yang bertentangan dengan piagam PBB dan melanggar kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.

"Ini adalah yang terbaru dalam kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA dan mendelegitimasi perannya dalam menyediakan bantuan dan layanan pengembangan manusia bagi #PengungsiPalestina," tulisnya di X.

UNRWA mempekerjakan puluhan ribu staf dan menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Hubungan dengan Israel telah lama tegang, tetapi hubungan telah memburuk tajam sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel telah berulang kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan, dan tanggung jawabnya dialihkan ke badan-badan PBB lainnya.

PBB mengatakan pada bulan Agustus bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober dan telah dipecat.  

Seorang komandan Hamas di Lebanon yang tewas bulan lalu dalam serangan Israel ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA. Komandan lain yang tewas di Gaza minggu lalu juga bekerja sebagai pekerja bantuan PBB.

Israel telah menghadapi tekanan internasional yang besar untuk berbuat lebih banyak guna meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan bagi orang-orang yang mengungsi akibat kampanye Israel.

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, menteri luar negeri dari Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, dan Korea Utara, Kanada, dan Australia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kekhawatiran yang mendalam.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya