Berita

UNRWA/Net

Dunia

Israel Larang Operasi Badan Pengungsi PBB Palestina UNRWA

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 09:11 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Parlemen Israel atau Knesset mengesahkan undang-undang pelarangan operasi badan pengungsi Palestina PBB UNRWA pada Senin, 28 Oktober 2024.

Keputusan itu diambil merujuk pada dugaan keterlibatan beberapa staf UNRWA dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

Undang-undang tersebut membuat PBB dan beberapa sekutu Barat Israel khawatir akan memburuknya situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza, tempat Israel telah memerangi Hamas selama setahun.


"Dalam 90 hari sebelum undang-undang ini berlaku dan setelahnya kami siap bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk memastikan Israel terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza dengan cara yang tidak mengancam keamanan Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setelah pengesahan aturan baru tersebut, seperti dimuat Reuters.

Parlemen juga mengesahkan adendum untuk undang-undang baru yang menyatakan bahwa otoritas Israel tidak dapat lagi berhubungan dengan UNRWA, tetapi pengecualian terhadap hal itu dapat dibuat di masa mendatang.

Pimpinan UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut undang-undang pelarangan UNRWA sebagai preseden berbahaya yang bertentangan dengan piagam PBB dan melanggar kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional.

"Ini adalah yang terbaru dalam kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA dan mendelegitimasi perannya dalam menyediakan bantuan dan layanan pengembangan manusia bagi #PengungsiPalestina," tulisnya di X.

UNRWA mempekerjakan puluhan ribu staf dan menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Hubungan dengan Israel telah lama tegang, tetapi hubungan telah memburuk tajam sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel telah berulang kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan, dan tanggung jawabnya dialihkan ke badan-badan PBB lainnya.

PBB mengatakan pada bulan Agustus bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober dan telah dipecat.  

Seorang komandan Hamas di Lebanon yang tewas bulan lalu dalam serangan Israel ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA. Komandan lain yang tewas di Gaza minggu lalu juga bekerja sebagai pekerja bantuan PBB.

Israel telah menghadapi tekanan internasional yang besar untuk berbuat lebih banyak guna meringankan krisis kemanusiaan di Gaza dan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan bagi orang-orang yang mengungsi akibat kampanye Israel.

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, menteri luar negeri dari Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, dan Korea Utara, Kanada, dan Australia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kekhawatiran yang mendalam.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya