Berita

Ilustrasi pembangunan di IKN/Istimewa

Politik

Komisi II DPR Mendukung Penuh Pembangunan IKN Agar Selesai 4 Tahun Lagi

SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 12:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto akan serius melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ditargetkan, 4 tahun lagi, IKN akan rampung. 

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif sikap Presiden Prabowo. Dia menyebut DPR akan turut melaksanakan fungsinya, demi kesuksesan pembangunan IKN.

“Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami miliki. Fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Dalam konteks budgeting kami berharap otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur,” kata Rifqi kepada wartawan, Senin, 28 Oktober 2024.


Komisi II juga mengamini, saat masih menjabat, Presiden Jokowi telah mengirim Surat Presiden (surpres) kepada pimpinan DPR untuk menunjuk mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, sebagai Kepala Otorita IKN. 

“Ini merupakan kabar baik karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,” ujarnya.

Dalam konteks legislasi, Komisi II berharap Presiden Prabowo segera kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota secara resmi dari Jakarta ke Nusantara.

Rifqi dan para pimpinan Komisi II akan segera meninjau dan melakukan akselerasi lapangan terkait dengan persiapan dan perkembangan infrastruktur, penataan kawasan, dan pengembangan IKN.

“Baik yang didanai melalui APBN maupun non-APBN dalam hal ini adalah investasi,” demikian Rifqinizamy Karsayuda.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya