Berita

Ilustrasi pembangunan di IKN/Istimewa

Politik

Komisi II DPR Mendukung Penuh Pembangunan IKN Agar Selesai 4 Tahun Lagi

SENIN, 28 OKTOBER 2024 | 12:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto akan serius melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ditargetkan, 4 tahun lagi, IKN akan rampung. 

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif sikap Presiden Prabowo. Dia menyebut DPR akan turut melaksanakan fungsinya, demi kesuksesan pembangunan IKN.

“Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami miliki. Fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Dalam konteks budgeting kami berharap otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur,” kata Rifqi kepada wartawan, Senin, 28 Oktober 2024.


Komisi II juga mengamini, saat masih menjabat, Presiden Jokowi telah mengirim Surat Presiden (surpres) kepada pimpinan DPR untuk menunjuk mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, sebagai Kepala Otorita IKN. 

“Ini merupakan kabar baik karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,” ujarnya.

Dalam konteks legislasi, Komisi II berharap Presiden Prabowo segera kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota secara resmi dari Jakarta ke Nusantara.

Rifqi dan para pimpinan Komisi II akan segera meninjau dan melakukan akselerasi lapangan terkait dengan persiapan dan perkembangan infrastruktur, penataan kawasan, dan pengembangan IKN.

“Baik yang didanai melalui APBN maupun non-APBN dalam hal ini adalah investasi,” demikian Rifqinizamy Karsayuda.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya