Berita

Puluhan Warga Di Desa Pranti Antre Air Bersih Saat Ada Dropping Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang/RMOLJateng

Nusantara

Terdampak Kekeringan Panjang, 13.569 KK di Rembang Mengalami Kesulitan Air Bersih

MINGGU, 27 OKTOBER 2024 | 05:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, makin meluas. Hingga akhir Oktober ini, sedikitnya 67 desa dari 14 kecamatan secara resmi minta droping air bersih ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dari 14 kecamatan, desa paling banyak minta droping air bersih dari Kecamatan Sedan yakni 10 desa. Sedang yang paling sedikit dari Kecamatan Kaliori, Sluke, dan Pancur. Masing-masing hanya 2 desa.

Yang memprihatinkan, akibat bencana kekeringan tahun ini, setidaknya 13.569 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri 36.225 jiwa mengalami krisis air bersih. 


Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti masak dan minum, mereka hanya mengandalkan dropping air bersih dari luar. Sejak beberapa bulan terakhir, sumur pribadi maupun sumur umum yang ada di desanya sudah kering.

Dari pantauan RMOLJateng, Sabtu, 26 Oktober 2024, beberapa desa yang dilanda krisis air bersih parah antara lain Pranti dan Bogorame, Kecamatan Slang. Desa Kenongo, Kecamatan Sedan. Lalu Desa Polbayem dan Pelemsari Kecamatan Sumber. Warga di desa-desa tersebut memang menjadi langganan kekeringan tiap tahun.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan BPBD Rembang, Puji Santoso saat dikonfirmasi pada Sabtu, 26 Oktober 2024 mengatakan, bencana kekeringan tahun lebih parah dari tahun lalu.

"Indikasinya, jumlah desa yang minta dropping air bersih ke Pemkab Rembang tahun ini bertambah. Tahun lalu hanya 53 desa, sekarang sudah 67 desa," terang Puji Santoso.

Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan dropping air bersih ke desa-yang mengajukan dropping sebanyak 5.194.000 liter. Belum lagi dropping air bersih dari pihak luar. 

"Dampak bencana kekeringan menjadi tanggung jawab bersama Pemkab, swasta, BUMD, BMUN, Ormas dan lainnya. Jika hanya mengandalkan Pemkab, jelas anggarannya tidak cukup," terang Puji tanpa menyebut besaran anggaran untuk mengatasi kekeringan tahun ini.

Dari bencana kekeringan memang ada beberapa pihak yang bisa mendapatkan untung. Antara lain, petani dan penggarap tambak garam, penjual pakan ternak dan penjual air bersih.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya