Berita

Puluhan Warga Di Desa Pranti Antre Air Bersih Saat Ada Dropping Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang/RMOLJateng

Nusantara

Terdampak Kekeringan Panjang, 13.569 KK di Rembang Mengalami Kesulitan Air Bersih

MINGGU, 27 OKTOBER 2024 | 05:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, makin meluas. Hingga akhir Oktober ini, sedikitnya 67 desa dari 14 kecamatan secara resmi minta droping air bersih ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dari 14 kecamatan, desa paling banyak minta droping air bersih dari Kecamatan Sedan yakni 10 desa. Sedang yang paling sedikit dari Kecamatan Kaliori, Sluke, dan Pancur. Masing-masing hanya 2 desa.

Yang memprihatinkan, akibat bencana kekeringan tahun ini, setidaknya 13.569 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri 36.225 jiwa mengalami krisis air bersih. 


Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti masak dan minum, mereka hanya mengandalkan dropping air bersih dari luar. Sejak beberapa bulan terakhir, sumur pribadi maupun sumur umum yang ada di desanya sudah kering.

Dari pantauan RMOLJateng, Sabtu, 26 Oktober 2024, beberapa desa yang dilanda krisis air bersih parah antara lain Pranti dan Bogorame, Kecamatan Slang. Desa Kenongo, Kecamatan Sedan. Lalu Desa Polbayem dan Pelemsari Kecamatan Sumber. Warga di desa-desa tersebut memang menjadi langganan kekeringan tiap tahun.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan BPBD Rembang, Puji Santoso saat dikonfirmasi pada Sabtu, 26 Oktober 2024 mengatakan, bencana kekeringan tahun lebih parah dari tahun lalu.

"Indikasinya, jumlah desa yang minta dropping air bersih ke Pemkab Rembang tahun ini bertambah. Tahun lalu hanya 53 desa, sekarang sudah 67 desa," terang Puji Santoso.

Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan dropping air bersih ke desa-yang mengajukan dropping sebanyak 5.194.000 liter. Belum lagi dropping air bersih dari pihak luar. 

"Dampak bencana kekeringan menjadi tanggung jawab bersama Pemkab, swasta, BUMD, BMUN, Ormas dan lainnya. Jika hanya mengandalkan Pemkab, jelas anggarannya tidak cukup," terang Puji tanpa menyebut besaran anggaran untuk mengatasi kekeringan tahun ini.

Dari bencana kekeringan memang ada beberapa pihak yang bisa mendapatkan untung. Antara lain, petani dan penggarap tambak garam, penjual pakan ternak dan penjual air bersih.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya