Berita

Puluhan Warga Di Desa Pranti Antre Air Bersih Saat Ada Dropping Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang/RMOLJateng

Nusantara

Terdampak Kekeringan Panjang, 13.569 KK di Rembang Mengalami Kesulitan Air Bersih

MINGGU, 27 OKTOBER 2024 | 05:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, makin meluas. Hingga akhir Oktober ini, sedikitnya 67 desa dari 14 kecamatan secara resmi minta droping air bersih ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dari 14 kecamatan, desa paling banyak minta droping air bersih dari Kecamatan Sedan yakni 10 desa. Sedang yang paling sedikit dari Kecamatan Kaliori, Sluke, dan Pancur. Masing-masing hanya 2 desa.

Yang memprihatinkan, akibat bencana kekeringan tahun ini, setidaknya 13.569 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri 36.225 jiwa mengalami krisis air bersih. 


Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari seperti masak dan minum, mereka hanya mengandalkan dropping air bersih dari luar. Sejak beberapa bulan terakhir, sumur pribadi maupun sumur umum yang ada di desanya sudah kering.

Dari pantauan RMOLJateng, Sabtu, 26 Oktober 2024, beberapa desa yang dilanda krisis air bersih parah antara lain Pranti dan Bogorame, Kecamatan Slang. Desa Kenongo, Kecamatan Sedan. Lalu Desa Polbayem dan Pelemsari Kecamatan Sumber. Warga di desa-desa tersebut memang menjadi langganan kekeringan tiap tahun.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan BPBD Rembang, Puji Santoso saat dikonfirmasi pada Sabtu, 26 Oktober 2024 mengatakan, bencana kekeringan tahun lebih parah dari tahun lalu.

"Indikasinya, jumlah desa yang minta dropping air bersih ke Pemkab Rembang tahun ini bertambah. Tahun lalu hanya 53 desa, sekarang sudah 67 desa," terang Puji Santoso.

Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan dropping air bersih ke desa-yang mengajukan dropping sebanyak 5.194.000 liter. Belum lagi dropping air bersih dari pihak luar. 

"Dampak bencana kekeringan menjadi tanggung jawab bersama Pemkab, swasta, BUMD, BMUN, Ormas dan lainnya. Jika hanya mengandalkan Pemkab, jelas anggarannya tidak cukup," terang Puji tanpa menyebut besaran anggaran untuk mengatasi kekeringan tahun ini.

Dari bencana kekeringan memang ada beberapa pihak yang bisa mendapatkan untung. Antara lain, petani dan penggarap tambak garam, penjual pakan ternak dan penjual air bersih.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya