Berita

Anggota Komisi VII DPR Izzuddin Alqassam Kasuba/Ist

Politik

Fraksi PKS Minta Perketat Pengawasan Produk Makanan Impor

SABTU, 26 OKTOBER 2024 | 01:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPR menyoroti kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini. 

Kasus keracunan akibat camilan impor asal China menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.

Terkait itu, Anggota Komisi VII DPR Izzuddin Alqassam Kasuba mendukung langkah Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). 


“Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif,” kata Izzuddin dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat, 25 Oktober 2024.
 
Namun, ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk makanan impor. Langkah-langkah preventif harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
 
“Saya mendorong BSN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi, isu pangan dan gizi merupakan isu yang mendapat perhatian yang penting dari pemerintah sekarang, saya berharap ada koordinasi lintas sektor antar lembaga yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas politisi Fraksi PKS ini.
 
Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan audit berkala terhadap produk makanan impor yang masuk ke Indonesia. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.
 
Izzuddin menegaskan sebagai anggota DPR Komisi VII akan terus memantau situasi ini dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen, serta konsumen dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman. 

“Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait produk pangan,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya