Plt Gubernur Sumut Agus Fatoni Tak Dapat Dipercaya Soal Netralitas ASN

Seruan Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni yang menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bersifat netral di Pilkada 2024 sangat tidak bisa dipercaya. Sebab, sosok birokrat yang menjabat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini sudah memperlihatkan perannya yang kuat untuk diduga ‘cawe-cawe’ untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Sumut 2024.

"Ada banyak agenda kegiatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang digelar hanya sebagai panggung kampanye untuk pasangan Bobby-Surya. Nah, bagaimana mungkin masyarakat percaya lagi dengan Pj Gubsu dan seruannya itu," kata Ketua Kombatan Bersih Sumut, Abyadi Siregar, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain dugaan 'cawe-cawe' Agus Fatoni, faktor lainnya yaitu mengenai waktu kegiatan deklarasi netralitas ASN yang dinilai sudah mepet dengan pelaksanaan Pilkada sekitar satu bulan lagi.

"Meskipun surat seruan kepada ASN utk netral itu menurut pengakuan Pj Gubsu sudah diedarkannya sejak Juli lalu, tapi masyarakat tidaklah percaya dengan itu. Bagi masyarakat, seruan itu tak lebih dari sekadar formalitas saja, yang dibuat agar seolah-olah pemerintah daerah dan Pj Gubsu netral dalam Pilkada ini," ujar Abyadi.

Agus Fatoni juga dinilai Abyadi Siregar cenderung mencari aman atau ilmu selamat, dimana baru menyelenggarakan kegiatan deklarasi tersebut tersebut usai Presiden Joko Widodo lengser dari tampuk kekuasaan, 20 Oktober 2024. Padahal sebelumnya, dugaan Agus Fatoni 'cawe-cawe' untuk salah satu pasangan calon Pilgubsu, sangat kentara dilakukannya. 

“Itu yang membuat Agus Fatoni belakangan ini banyak didemo sejumlah elemen masyarakat Sumut atas sikapnya yang dianggap berpihak tersebut,” pungkasnya.

Acara deklarasi netralitas ASN se-Sumut tersebut dipimpin Pj Gubernur Agus Fatoni Menurut Agus Fatoni, deklarasi tersebut sebagai bentuk pengingat sekaligus penguatan kepada seluruh abdi negara di Sumut, sebab sebelumnya telah dihimbau lewat surat edaran gubernur agar bersikap netral selama tahapan Pilkada.

Begitupun kata Abyadi, dirinya tetap mendukung substansi dari deklarasi netralitas ASN yang digagas Pemprov Sumut itu. Menurutnya netralitas ASN adalah tuntutan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi seperti Pilkada ini berjalan demokratis.