Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Judi Online Global Meningkat, Indonesia Hadapi Tantangan di Dalam dan Luar Negeri

Laporan: Jelita Mawar Hapsari
KAMIS, 24 OKTOBER 2024 | 14:44 WIB

Jumlah pengguna judi online global diperkirakan mencapai 281,3 juta orang pada tahun 2029. Menurut laporan Statista, penetrasi pengguna akan berada di angka 6 persen pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 7,6 persen lima tahun kemudian.

Statista juga mencatat sepuluh negara dengan transaksi judi online terbesar di dunia. Amerika Serikat menempati posisi pertama dengan pendapatan mencapai 23,03 miliar Dolar AS (Rp376 triliun) pada tahun 2024. Sementara Inggris, Australia, Jepang, Kanada, Prancis, Italia, India, dan Spanyol, menyusul dalam daftar tersebut. 

Fenomena judi online tidak hanya marak di negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, aktivitas ini semakin berkembang, meskipun secara resmi dilarang.  


Melansir dari Reuters, Kamis, 24 Oktober 2024, judi online dilarang di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, tahun lalu lebih dari 3 juta orang Indonesia terlibat dalam aktivitas ini, yang nilainya diperkirakan hampir 20 miliar Dolar AS atau sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Kami sedang berperang melawan judi online,” tulis Reuters, mengutip pernyataan Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi, dalam artikel 'Indonesia vows to crack down on 'blood sucking' online gambling'.

“Judi online sangat mengkhawatirkan, menghisap darah rakyat,” tambah Budi, seraya mengatakan bahwa judi online merusak keuangan keluarga dan seringkali berdampak pada perempuan.  
  
Selain itu, AFP dalam artikelnya yang berjudul ‘Chips down: Indonesia battles illegal online gambling’ juga mengulas dampak sosial yang diakibatkan oleh perjudian ilegal ini, seperti peningkatan kasus kekerasan dan perceraian. 

“Pada Juni, seorang polisi wanita di Jawa Timur membakar suaminya karena kecanduan judi. Tahun lalu, seorang pria berusia 48 tahun di Sulawesi Tengah merampok dan membunuh ibunya untuk membiayai kebiasaan judinya," demikian laporan AFP berdasarkan media lokal. 

"Media lokal juga melaporkan peningkatan kasus bunuh diri oleh pecandu judi tahun ini, sementara pengadilan Islam di Pulau Jawa mencatat lebih banyak permohonan cerai dari perempuan yang suaminya tidak berhenti berjudi," tambahnya.

Fenomena tersebut mendorong Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Juni lalu membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Menteri Keamanan, dan pada bulan yang sama memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir situs judi luar negeri, yang biasanya beroperasi dari Kamboja dan Filipina.  

Dalam perkembangan terbaru, semakin banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat sebagai operator judi online di luar negeri, terutama di kedua negara tersebut. 

“Hasil kerja sama dengan Indonesia menemukan 539 WNI bekerja secara ilegal dan sadar menjadi operator judi online di Filipina,” ujar Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Pol Krishna Murti, dalam konferensi pers di Tangerang pada Rabu, 23 Oktober 2024. 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga melaporkan bahwa mayoritas dari 4.730 WNI yang bekerja di sektor judi online di luar negeri berusia 18-35 tahun, masuk dalam usia produktif.  

“Kami mencatat ada pekerja dengan latar belakang pendidikan tinggi, bahkan beberapa di antaranya bergelar master dan mantan anggota DPRD,” ungkap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, pada hari yang sama. 

Judha menambahkan bahwa berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, sebagian besar WNI yang terlibat dalam industri ini bekerja di Kamboja.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya