Berita

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik/Net

Hukum

Petinggi Demokrat Rachland Nashidik Diperiksa KPK, Ada Apa?

KAMIS, 24 OKTOBER 2024 | 14:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik memanggil Rachland Nashidik sebagai saksi untuk tersangka Hasbi Hasan (HH) selaku Sekretaris nonaktif MA.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.

Selain itu kata Tessa, tim penyidik juga memanggil 2 orang saksi lainnya, yakni Tumpal Simanjuntak selaku pegawai Ombudsman, dan Kuntomo Jenawi selaku wiraswasta.

Pada Selasa, 5 Maret 2024, KPK umumkan telah mengembangkan perkara suap pengurusan perkara di MA dengan sangkaan TPPU. Namun, KPK belum membeberkan identitas tersangkanya.

Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, KPK menetapkan tiga orang tersangka TPPU, yakni Hasbi Hasan, penyanyi Windy Idol, dan Rinaldo Septariando B selaku wiraswasta yang juga merupakan kakak kandung Windy Idol.

Selain menjadi tersangka TPPU, Hasbi Hasan juga kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara lainnya di MA. Dalam kasus suap yang baru itu, Hasbi ditetapkan sebagai tersangka bersama Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama (Dirut) PT Wahana Adyawarna.

Sementara itu dalam kasus suap pengurusan perkara di MA terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan penerimaan gratifikasi, Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (3/4).

Putusan tersebut pun diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan di tingkat banding pada Kamis, 20 Juni 2024.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Hasbi Hasan dipidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan.

JPU KPK menilai, Hasbi bersama-sama dengan Dadan Tri Yudianto telah menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp11,2 miliar dari Heryanto Tanaka, di mana Hasbi menerima bagian total sebesar Rp3,25 miliar.

Rinciannya, berupa uang tunai sebesar Rp3 miliar, serta berupa 1 buah tas Hermes type lindy ukuran sedang warna biru, 1 buah tas Hermes type lindy ukuran sedang warna merah, dan 1 buah tas Dior warna pink ukuran sedang dengan harga keseluruhan sekitar Rp250 juta.

Uang itu diberikan dengan tujuan agar menggerakkan Hasbi bersama-sama dengan Dadan mengupayakan pengurusan perkara kasasi pidana Nomor 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dikabulkan oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkaranya, serta perkara kepailitan KSP Intidana di MA untuk kepentingan Heryanto Tanaka.

Selain itu, Hasbi juga telah menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan fasilitas penginapan dari para pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatannya sejak Januari 2021-Februari 2022, di antaranya dari Devi Herlina, Yudi Noviandri, dan Menas Erwin Djohansyah seluruhnya berjumlah Rp630.844.400.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

Jejak S1 dan S2 Bahlil Lahadalia Tidak Terdaftar di PDDikti

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Hikmah Heboh Fufufafa

Minggu, 20 Oktober 2024 | 19:22

Begini Kata PKS Soal Tidak Ada Kader di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:45

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UPDATE

Temuan Duit Rp1 Triliun Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Peradilan

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:00

Gratifikasi Pensiunan Pejabat MA Zarof Ricar Bikin Mata Terbelalak

Minggu, 27 Oktober 2024 | 09:34

Sri Mulyani Perkuat Koordinasi dengan Para Menteri soal APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 09:10

Serangan Israel Bunuh Empat Tentara Iran

Minggu, 27 Oktober 2024 | 09:05

Sebulan Lagi Nyoblos, Banyak Warga Tak Kenal Cagub-Cawagub

Minggu, 27 Oktober 2024 | 09:02

Indonesia Kecam Serangan Israel di 20 Pangkalan Militer Iran

Minggu, 27 Oktober 2024 | 08:52

KPK Lega Hakim Tolak Praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi

Minggu, 27 Oktober 2024 | 08:40

Zarof Ricar Pernah Jadi Produser Film tentang Hakim Muda Tegakkan Keadilan

Minggu, 27 Oktober 2024 | 08:24

Tina Toon Komplain Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bansos

Minggu, 27 Oktober 2024 | 08:22

Teguh Setyabudi Diminta Evaluasi Kadis Sosial soal 2 Wanita WBS Hamil

Minggu, 27 Oktober 2024 | 07:47

Selengkapnya