Ketua Majelis Pesantren Ma'had Dakwah Indonesia (MAPADI) KH Ayi Abdul Rosyid/Ist
Semangat Resolusi Jihad dalam dunia pesantren harus terus dihidupkan dalam rangka berkontribusi memajukan bangsa.
Demikian Ketua Majelis Pesantren Ma'had Dakwah Indonesia (MAPADI) KH Ayi Abdul Rosyid dalam acara Talkshow Hari Santri Nasional MAPADI 2024 yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
“Pesantren akan terus berjuang menjadi benteng terakhir moral bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kiai Ayi.
Ke depan, Kiai Ayi berharap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap dunia pendidikan, terutama pesantren.
“MAPADI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi terbaik menuju Indonesia Emas 2045,” kata Kiai Ayi.
Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Majelis Syuro MAPADI Hidayat Nur Wahid menambahkan, Hari Santri Nasional yang diperingati tanggal 22 Oktober terinspirasi dari Fatwa Jihad atau Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh KH Hasyim Asy’ari dan sejumlah kiai di Jawa Timur.
Berbekal fatwa tersebut, para kiai dan santri berjuang dengan gigih berani untuk menghalau kedatangan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
“Inilah berkah dari dari tanggal 22 Oktober, Indonesia terselamatkan dan santri berkontribusi besar dalam menyelamatkan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Indonesia,” kata Hidayat.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat juga menyinggung peran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Menurutnya, jumlah pesantren mengalami kenaikan pesat sejak UU tersebut diundangkan, dari 29 ribuan pesantren menjadi 41 ribu pesantren.
“Apa maknanya? Ini mengindikasikan pentingnya kekuasaan bila dikelola dengan baik. Kekuasaan yang menghadirkan UU Pesantren," kata Hidayat.
Acara tersebut turut dihadiri KH Samsul Ma’arif (Ketua PWNU DKI Jakarta), KH Sofwan Manaf (Wakil Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor), KH Ahmad Kusyairi Suhail, (Ketua Pengurus Harian YAPIDH), dan KH Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh (Ketua MUI Bidang Fatwa).
