Berita

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer/Net

Dunia

Partai Buruh Inggris Diduga Intervensi Pemilu AS

RABU, 23 OKTOBER 2024 | 17:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tim Kampanye Donald Trump menuduh Partai Buruh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melakukan campur tangan asing secara terang-terangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

Mereka kemudian mengajukan pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum Federal di Washington, mendesak penyelidikan segera atas dugaan dana sumbangan warga asing yang diakomodir Partai Buruh Inggris dan diterima oleh Pesaing Trump, Kamala Harris.

Tuduhan intervensi Partai buruh awalnya berasal dari unggahan LinkedIn yang kini telah dihapus dari Sofia Patel, kepala operasi di Partai Buruh Inggris.


Dia menulis bahwa hampir 100 staf Partai Buruh saat ini akan melakukan perjalanan ke AS dalam beberapa minggu mendatang untuk membantu memilih Harris.

"Mereka yang mencari campur tangan asing dalam pemilihan umum kita tidak perlu mencari lebih jauh dari sekadar unggahan LinkedIn. Campur tangan itu terjadi di depan mata," bunyi surat pengaduan tersebut, seperti dimuat Reuters pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah, yang menganggap Partai Demokrat AS sebagai partai saudaranya, meraih kekuasaan pada bulan Juli lalu.

PM Starmer sejak itu berusaha membangun hubungan dengan Trump, menemuinya di Trump Tower saat berkunjung ke New York pada bulan September.

Starmer, yang melakukan perjalanan dengan pesawat ke Samoa, mengatakan kepada wartawan bahwa ia tidak menduga pengaduan tersebut akan memperburuk hubungan dengan Trump jika ia memenangkan pemilihan pada tanggal 5 November, seraya menambahkan bahwa relawan Partai Buruh telah pergi ke hampir setiap pemilihan umum AS.

“Mereka melakukannya di waktu luang, mereka melakukannya sebagai sukarelawan, saya rasa mereka tinggal bersama sukarelawan lain di sana,” kata PM Inggris itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya