Berita

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto/Repro

Politik

Ekonom: Mari Hormati dan Awasi Kinerja Kabinet Prabowo

RABU, 23 OKTOBER 2024 | 12:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penyusunan kabinet pemerintahan adalah murni hak prerogatif presiden. Termasuk Kabinet Merah Putih era Prabowo Subianto jumlahnya lebih banyak dibanding pemerintahan sebelumnya.

Pengamat ekonomi politik Mohammad Zulfikar Dachlan meyakini, Prabowo punya pertimbangan tersendiri dalam memilih puluhan menko/menteri dan puluhan wakil menteri serta beberapa pejabat lain di Kabinet Merah Putih.

Zulfikar juga percaya, tidak ada tekanan kepada Prabowo dalam menyusun komposisi kabinet bersama Gibran Rakabuming Raka.


"Kita harus hormati prerogatif presiden. Kalau belum apa-apa sudah curiga, berarti meremehkan beliau. Beri kesempatan dulu, kemudian mari kita awasi dan berikan nilai," kata Zulfikar, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ia menyadari, tetap ada risiko di balik kabinet gemuk. Salah satunya soal anggaran gaji yang tidak akan sedikit. Belum lagi PR membelah kementerian yang awalnya hanya satu lalu dipecah menjadi beberapa kementerian.

Ditambah lagi soal kantor kementerian baru yang belum dibangun. Selain itu ada beberapa kementerian yang sepintas memiliki tugas yang beririsan.

"Bidang ekonomi cukup rumit. Ada Dewan Ekonomi, Badan Ekonomi, Kemenko Perekonomian. Lalu ada Kementerian Investasi, Badan Investasi. Yang paling mumet adalah Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB," jelasnya.

Sementara itu, ekonom Gede Sandra sepakat bahwa pembentukan KMP merupakan prerogatif presiden yang harus dihormati. Termasuk sejumlah kementerian yang diisi pejabat karier dan profesional.

"Ini sesuai visi kabinet zaken atau berdasarkan keahlian. Semoga dalam perjalanannya amanah dan kebijakannya bermanfaat untuk peningkatan kemakmuran rakyat," kata Gede.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya