Berita

Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih/Repro

Politik

Berikut Menteri yang Punya Harta di Atas Rp100 Miliar, Nomor Satu Trenggono

SELASA, 22 OKTOBER 2024 | 16:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024-2029 yang memiliki harta paling banyak versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di website LHKPN KPK, Selasa, 22 Oktober 2024, dari total 48 menteri KMP, tercatat ada 11 menteri yang memiliki harta kekayaan di atas Rp100 miliar.

Urutan pertama menteri yang memiliki harta terbanyak adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dia terakhir lapor LHKPN pada 2023 dengan nilai harta sebesar Rp2.665.900.513.951 (Rp2,66 triliun).


Urutan kedua terbanyak adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sebesar Rp2.313.421.974.354 (Rp2,31 triliun) pada 2023 lalu. Urutan ketiga adalah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memiliki harta sebesar Rp1.196.888.974.071 (Rp1,19 triliun) pada 2023.

Urutan keempat adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Perkasa Roeslani dengan harta sebesar Rp860.715.364.555 (Rp860,71 miliar) pada 2023.

Lalu kelima adalah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan harta sebesar Rp411.677.681.844 (Rp411,67 miliar) pada 2023. Yang keenam adalah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dengan harta sebesar Rp310.420.076.693 (Rp310,42 miliar) pada 2023.

Selanjutnya di urutan ketujuh adalah, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo dengan harta sebanyak Rp288.724.801.483 (Rp288,72 miliar) pada 2024. Yang kedelapan adalah, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dengan harta sebesar Rp200.537.426.176 (Rp200,53 miliar) pada 2023.

Kemudian yang kesembilan adalah, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dengan harta sebanyak Rp197.538.748.706 (Rp197,53 miliar) pada 2023. Yang kesepuluh adalah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan harta sebesar Rp116.530.289.450 (Rp116,53 miliar) per 21 Februari 2024.

Terakhir di posisi kesebelas adalah, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi memiliki harta sebesar Rp102.117.900.000 (Rp102,11 miliar) pada 2023.

Namun demikian, masih ada 6 menteri yang belum memiliki LHKPN atau belum pernah menyerahkan data harta kekayaannya kepada KPK. Mereka adalah, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Selama menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di pemerintahan Joko Widodo, Budi Gunawan tidak pernah melaporkan LHKPN.

Selanjutnya adalah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya