Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029, Nusron Wahid/Net

Politik

Tugas Berat Menanti Nusron Wahid

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 17:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Prabowo Subianto baru saja mengamanatkan politikus Golkar Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029.

Nusron akan dibantu politikus Demokrat Ossy Dermawan sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam Kabinet Merah Putih.

Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani) menyoroti tugas besar yang harus diemban Menteri ATR/BPN terkait pemberantasan mafia tanah. 

Pasalnya, para mafia tanah terus merugikan masyarakat khususnya petani. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Petani, Janudin yang menegaskan bahwa masalah ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup petani di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Bogor.

"Sungguh kasus mafia tanah sangat meresahkan, dan jelas mengganggu program kedaulatan pangan nasional," ungkap Janudin dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 21 Oktober 2024. 

Menurutnya, kasus yang paling banyak mencuat di Indonesia adalah masalah mafia tanah dengan penggandaan sertifikat tanah serta dokumen pertanahan lainnya. 

"Modus tersebut dilakukan oleh oknum mafia tanah untuk memperkaya diri dengan cara tidak sah. Dalam banyak kasus, para petani menjadi korban karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka dalam mengakses hukum untuk melindungi aset tanah yang mereka miliki," jelasnya. 

Ia menyatakan bahwa mafia tanah kerap beroperasi dengan memanfaatkan celah dalam sistem birokrasi pertanahan. 

"Mafia tanah ini bukan hanya soal individu-individu nakal, tetapi melibatkan sistem yang lebih besar, di mana ada indikasi keterlibatan aparat dan oknum petugas BPN dalam kasus penggandaan sertifikat," ujarnya. 

Keterlibatan aparat dan petugas BPN, menurutnya semakin memperparah keadaan di lapangan. 

"Petani yang sudah terdesak dengan kondisi ekonomi kini semakin tertindas oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh para oknum yang seharusnya melindungi, dan akhirnya juga merusak iklim investasi di sektor pertanian," imbuhnya. 

Ia meminta agar Menteri ATR/BPN baru segera mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik mafia tanah ini.

"Kami mendorong adanya reformasi di ATR/BPN daerah dan aparat terkait untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi mafia tanah," imbuhnya lagi. 

Ia mengungkapkan contoh adanya kasus mafia tanah di daerah Bogor tidak hanya terjadi di satu atau dua wilayah, tetapi merambah ke banyak daerah yang secara tradisional adalah lahan pertanian. 

"Seperti kasus di Bogor misalnya, ratusan bahkan ribuan hektare lahan banyak terdapat sertifikat kepemilikan ganda, namun pihak BPN setempat tidak mampu menyelesaikan persoalannya, padahal yang berwenang mengeluarkannya kan jelas dari pihak BPN itu sendiri, selain itu modus oknum lainnya dengan pungli pengurusan sertipikat di BPN," tegasnya. 

Menteri ATR/BPN (sebelumnya)  telah beberapa kali menyatakan komitmennya untuk memberantas mafia tanah, namun ia menilai implementasi di lapangan masih sangat lemah. 

"Kita ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Sudah terlalu banyak petani yang menjadi korban dan kehilangan tanah mereka," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya