Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan/Tangkapan Layar

Bisnis

Tiba-tiba Diangkat Prabowo Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugas Baru Luhut

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 15:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Eks Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan resmi mendapat jabatan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri di era Jokowi itu diangkat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan jabatan tersebut.

Luhut mengatakan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dirinya bertugas membantu Prabowo mempercepat perbaikan dan efisiensi tata kelola ekonomi dengan sistem digitalisasi.


"Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," kata Luhut usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Menurut Luhut, Prabowo menargetkan pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara),  Nikel, dan Kelapa Sawit. Prabowo, kata Luhut juga meminta agar diterapkan government technology secara masif.

“Seperti e-catalog, Simbara, Simbara Nikel, Simbara untuk kelapa sawit dan juga government technology itu menjadi target Presiden Prabowo,” ujarnya.

“Saya pikir kita bisa melakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama dalam satu atau dua tahun ini, kita quick win daripada Presiden Prabowo saya kira e-catalog versi 6 kita sudah akan segera akan membuat lebih dari 85 persen lebih government procurement,” sambungnya.

Nama Luhut Binsar Pandjaitan ini sebelumnya sempat mengejutkan publik, karena ia tiba-tiba muncul dalam acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih. Padahal, namanya tidak ada dalam daftar calon menteri yang diumumkan Prabowo kemarin malam.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya