Presiden RI, Prabowo Subianto/Net
Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam lima tahun mendatang diprediksi mampu memberi perubahan di sektor ekonomi nasional secara signifikan.
Pandangan itu disampaiakan oleh Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah upacara pelantikan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Menurut Denny, Prabowo bisa membawa Indonesia menduduki peringkat ke-13 ekonomi terbesar di dunia, atau naik tiga tingkat dari peringat ke-16 yang dicapai selama periode mantan Presiden Joko Widodo.
“Inilah skenario terbaik yang bisa dibuat Prabowo untuk Indonesia. Di akhir jabatannya yang pertama (2029), peringkat ekonomi Indonesia melonjak tiga tingkat, dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia," ungkapnya.
Bahkan, Denny memperkirakan bahwa kemajuan yang sama akan diraih apabila Prabowo kembali menjabat sebagai presiden RI di periode kedua.
"Di akhir jabatannya yang kedua, jika terpilih kembali, Prabowo membawa Indonesia, naik tiga tingkat lagi, dari peringkat 13 dunia ke Top 10 negara terbesar dunia secara ekonomi di tahun 2034," papar Denny.
Denny mendasarkan harapannya atas prediksi Lembaga kredibel seperti Bank Dunia dan McKinsey. Dua lembaga ini melaporkan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045-2050.
Di antara negara-negara dengan ekonomi besar, di tahun itu Indonesia akan bergabung dengan Cina, India, dan Amerika Serikat di puncak ekonomi global.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia. Perjalanan untuk naik 12 peringkat dalam 20 tahun ke depan adalah pencapaian besar, tetapi bukan tidak mungkin jika ditangani dengan strategi yang tepat.
Jika dalam 20 tahun Indonesia bisa melompat naik dari peringkat 16 dunia (2024) menjadi peringkat 4 dunia (2045), berarti rata-rata setiap lima tahun, peringkat Indonesia naik 3 tingkat.
Kendati demikian, Denny menilai Prabowo akan dihadapkan pada sejumlah tantangan salah satunya ialah bahata korupsi dan dan rapor merah demokrasi.
Merujuk pada Transparency International, di tahun 2014 skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34, dengan peringkat 107. Tetapi di tahun 2023 skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115. Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat
"Korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika; ia adalah penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi," tegas Denny.
Selain korupsi, menurut Denny penurunan kualitas demokrasi juga perlu diperhatikan. Data Economist Intelligence Unit pada 2014 menetapkan skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49. Namun di tahun 2023 skornya turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56.
"Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah," paparnya.
