Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

MPR Minta Prabowo Lanjutkan Diplomasi Kemerdekaan Palestina

MINGGU, 20 OKTOBER 2024 | 11:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua MPR Ahmad Muzani menyinggung soal kemerdekaan rakyat Palestina dalam sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Minggu, 20 Oktober 2024.

Semula Muzani menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran lantaran telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden dan diharapkan mampu menjaga amanah rakyat Indonesia dengan baik.

Kemudian, Muzani menyinggung soal hubungan internasional dengan negara sahabat, serta situasi global yang semakin kompleks salah satunya yang dialami rakyat Palestina.


“Salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka,” kata Muzani dalam pidatonya.

Kemudian Muzani mengatakan rakyat Palestina harus mendapatkan dukungan yang besar dari negara-negara sahabat termasuk Indonesia. 

“Kita semua tahu, bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tapi juga merupakan permasalahan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua,” tegasnya.

“Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina,” sambungnya. 

Ia meminta dengan diplomasi yang aktif di tingkat internasional, Indonesia harus memberikan suaranya untuk rakyat Palestina dan bersatu mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Muzani meminta agar Prabowo dapat melanjutkan dukungan diplomasi kebebasan rakyat Palestina di kancah internasional.

“Kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya