Berita

Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), M. Yusro Kazhim/Istimewa

Politik

Buruh Bakal Terus Berkontribusi Meski Tak Dapat Jabatan

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 23:24 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kaum buruh akan terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa meski tidak duduk di kursi kabinet. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), M. Yusro Kazhim, menyusul kritik yang menyebut buruh sering diabaikan dalam susunan kabinet pemerintah.

"Apakah masuk kabinet adalah satu-satunya bentuk kontribusi buruh dalam pembangunan bangsa? Tentu tidak! Buruh, sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, tidak memerlukan kursi kabinet untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan besar dalam pembangunan negara," ujar Yusro dalam keterangannya, Sabtu, 19 Oktober 2024. 


Ia menekankan bahwa buruh terus berperan aktif menggerakkan perekonomian, mulai dari mengoperasikan pabrik hingga membangun infrastruktur, tanpa harus mengenakan jas dan dasi di ruang kabinet. 

"Saat pandemi Covid-19 melanda, siapa yang tetap bekerja di lini depan pabrik-pabrik, memproduksi masker, alat kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari?" tegasnya.

Menurut Yusro, anggapan bahwa buruh diabaikan hanya karena tidak masuk kabinet adalah pandangan yang sempit. Buruh terus berjuang dan bekerja keras tanpa harus berada di posisi elite. 

"Sebagai pemimpin serikat buruh, saya tidak menilai kesuksesan buruh dari seberapa banyak jabatan yang mereka pegang dalam pemerintahan, tetapi dari seberapa besar dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh," katanya.

Lebih lanjut, Yusro mengingatkan agar buruh tidak dijadikan alat politik semata dalam setiap siklus pemilu. Menurutnya, yang diperlukan buruh bukan sekadar representasi dalam kabinet, melainkan kebijakan yang pro-buruh, seperti upah layak dan perlindungan hak-hak buruh.

Yusro juga mengingatkan sejarah perjuangan buruh yang sudah berlangsung lama. Dari zaman penjajahan hingga kini, buruh terus berjuang untuk hak-haknya. 

"Buruh tetap berkontribusi, tanpa atau dengan jabatan kabinet," tutupnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya