Berita

Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), M. Yusro Kazhim/Istimewa

Politik

Buruh Bakal Terus Berkontribusi Meski Tak Dapat Jabatan

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 23:24 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kaum buruh akan terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa meski tidak duduk di kursi kabinet. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), M. Yusro Kazhim, menyusul kritik yang menyebut buruh sering diabaikan dalam susunan kabinet pemerintah.

"Apakah masuk kabinet adalah satu-satunya bentuk kontribusi buruh dalam pembangunan bangsa? Tentu tidak! Buruh, sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, tidak memerlukan kursi kabinet untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan besar dalam pembangunan negara," ujar Yusro dalam keterangannya, Sabtu, 19 Oktober 2024. 


Ia menekankan bahwa buruh terus berperan aktif menggerakkan perekonomian, mulai dari mengoperasikan pabrik hingga membangun infrastruktur, tanpa harus mengenakan jas dan dasi di ruang kabinet. 

"Saat pandemi Covid-19 melanda, siapa yang tetap bekerja di lini depan pabrik-pabrik, memproduksi masker, alat kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari?" tegasnya.

Menurut Yusro, anggapan bahwa buruh diabaikan hanya karena tidak masuk kabinet adalah pandangan yang sempit. Buruh terus berjuang dan bekerja keras tanpa harus berada di posisi elite. 

"Sebagai pemimpin serikat buruh, saya tidak menilai kesuksesan buruh dari seberapa banyak jabatan yang mereka pegang dalam pemerintahan, tetapi dari seberapa besar dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh," katanya.

Lebih lanjut, Yusro mengingatkan agar buruh tidak dijadikan alat politik semata dalam setiap siklus pemilu. Menurutnya, yang diperlukan buruh bukan sekadar representasi dalam kabinet, melainkan kebijakan yang pro-buruh, seperti upah layak dan perlindungan hak-hak buruh.

Yusro juga mengingatkan sejarah perjuangan buruh yang sudah berlangsung lama. Dari zaman penjajahan hingga kini, buruh terus berjuang untuk hak-haknya. 

"Buruh tetap berkontribusi, tanpa atau dengan jabatan kabinet," tutupnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya