Berita

Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), M. Yusro Kazhim/Istimewa

Politik

Buruh Bakal Terus Berkontribusi Meski Tak Dapat Jabatan

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 23:24 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kaum buruh akan terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa meski tidak duduk di kursi kabinet. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), M. Yusro Kazhim, menyusul kritik yang menyebut buruh sering diabaikan dalam susunan kabinet pemerintah.

"Apakah masuk kabinet adalah satu-satunya bentuk kontribusi buruh dalam pembangunan bangsa? Tentu tidak! Buruh, sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia, tidak memerlukan kursi kabinet untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan besar dalam pembangunan negara," ujar Yusro dalam keterangannya, Sabtu, 19 Oktober 2024. 


Ia menekankan bahwa buruh terus berperan aktif menggerakkan perekonomian, mulai dari mengoperasikan pabrik hingga membangun infrastruktur, tanpa harus mengenakan jas dan dasi di ruang kabinet. 

"Saat pandemi Covid-19 melanda, siapa yang tetap bekerja di lini depan pabrik-pabrik, memproduksi masker, alat kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari?" tegasnya.

Menurut Yusro, anggapan bahwa buruh diabaikan hanya karena tidak masuk kabinet adalah pandangan yang sempit. Buruh terus berjuang dan bekerja keras tanpa harus berada di posisi elite. 

"Sebagai pemimpin serikat buruh, saya tidak menilai kesuksesan buruh dari seberapa banyak jabatan yang mereka pegang dalam pemerintahan, tetapi dari seberapa besar dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh," katanya.

Lebih lanjut, Yusro mengingatkan agar buruh tidak dijadikan alat politik semata dalam setiap siklus pemilu. Menurutnya, yang diperlukan buruh bukan sekadar representasi dalam kabinet, melainkan kebijakan yang pro-buruh, seperti upah layak dan perlindungan hak-hak buruh.

Yusro juga mengingatkan sejarah perjuangan buruh yang sudah berlangsung lama. Dari zaman penjajahan hingga kini, buruh terus berjuang untuk hak-haknya. 

"Buruh tetap berkontribusi, tanpa atau dengan jabatan kabinet," tutupnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

H+3 Lebaran Emas Antam Stagnan, Buyback Merosot Rp80 Ribu

Selasa, 24 Maret 2026 | 10:01

NTT Butuh Alat Berat dan Logistik Mendesak Pasca Banjir dan Longsor

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:47

Rahasia AC Mobil Tetap Beku di Tengah Kemacetan Arus Balik Lebaran 2026

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:40

Prabowo Telepon Presiden Palestina, Tegaskan Solidaritas dari Indonesia

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:34

Harga Minyak Anjlok 11 Persen

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:22

Menanti Pembukaan Bursa Usai Libur Lebaran: Peluang dan Risiko di Pasar Saham RI

Selasa, 24 Maret 2026 | 09:01

Saham-saham Asia Terbang Usai Keputusan Trump

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:44

Iran: Tidak Ada Negosiasi dengan AS, Itu Berita Bohong untuk Manipulasi Pasar

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:33

Pasar Saham AS Melonjak Setelah Trump Tunda Serangan ke Iran

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:18

Leonid Radvinsky Wafat: Jejak Sang Raja Platform OnlyFans yang Fenomenal

Selasa, 24 Maret 2026 | 08:07

Selengkapnya