Berita

Herindra di Ruang Rapat Paripurna. /RMOL

Politik

Pegang Teguh Sapta Marga Herindra Diyakini Mampu Amankan Negara

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 09:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru saja disetujui DPR, Herindra, dinilai sebagai sosok yang sangat mengetahui soal keamanan khususnya pada ideologi negara.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Ru’yat meyakini keamanan dalam negeri mampu dijaga oleh Herindra beserta jajarannya.

“Jadi keamanan di dalam negeri, demikian juga bagaimana melakukan kontra intelijen terhadap kekuatan-kekuatan asing yang boleh jadi menginfiltrasi," kata Ru'yat dalam keterangannya, Sabtu 19 Oktober 2024. 


Ru'yat menuturkan bahwa fungsi kepala BIN ini sangat strategis. Oleh karenanya, berbekal pengalaman dan komitmen yang tinggi dari seorang Herindra, stabilitas keamanan negara bisa terjaga dengan baik. 

“Kami percaya bahwa Pak Kepala BIN yang sekarang ini, sebelumnya Wakil Kementerian Pertahanan, tahu betul dengan sumpah Angkatan Darat yaitu Sapta Marga, bagaimana mengamankan ideologi negara, bagaimana merekomendasikan berbagai informasi-informasi penting yang strategis kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan untuk keamanan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 menyetujui Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. 

Mulanya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikannya Laporan Tim DPR RI tentang Pemberian Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) atas Hasil Pembahasan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

Dikatakan Dasco, DPR RI menerima surat presiden (Surpres) tentang permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun soal pergantian Kepala BIN ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR melalui surat presiden RI Nomor 51 tanggal 10 oktober 2024. 

"Untuk menindaklanjuti itu, pada 16 Oktober tim DPR menggelar RDPU dengan calon Kepala BIN yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dihadiri seluruh Wakil Ketua DPR RI dan seluruh perwakilan fraksi di DPR RI," ujar Dasco.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat mengenai Muhamad Herindra menjadi Kepala BIN setelah Budi Gunawan. 

"Apakah laporan Tim DPR yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Heindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan dapat disetujui?" ucap Puan. 

"Setujuu," jawab peserta rapat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya