Berita

Herindra di Ruang Rapat Paripurna. /RMOL

Politik

Pegang Teguh Sapta Marga Herindra Diyakini Mampu Amankan Negara

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 09:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru saja disetujui DPR, Herindra, dinilai sebagai sosok yang sangat mengetahui soal keamanan khususnya pada ideologi negara.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Ru’yat meyakini keamanan dalam negeri mampu dijaga oleh Herindra beserta jajarannya.

“Jadi keamanan di dalam negeri, demikian juga bagaimana melakukan kontra intelijen terhadap kekuatan-kekuatan asing yang boleh jadi menginfiltrasi," kata Ru'yat dalam keterangannya, Sabtu 19 Oktober 2024. 


Ru'yat menuturkan bahwa fungsi kepala BIN ini sangat strategis. Oleh karenanya, berbekal pengalaman dan komitmen yang tinggi dari seorang Herindra, stabilitas keamanan negara bisa terjaga dengan baik. 

“Kami percaya bahwa Pak Kepala BIN yang sekarang ini, sebelumnya Wakil Kementerian Pertahanan, tahu betul dengan sumpah Angkatan Darat yaitu Sapta Marga, bagaimana mengamankan ideologi negara, bagaimana merekomendasikan berbagai informasi-informasi penting yang strategis kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan untuk keamanan negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 menyetujui Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. 

Mulanya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikannya Laporan Tim DPR RI tentang Pemberian Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) atas Hasil Pembahasan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

Dikatakan Dasco, DPR RI menerima surat presiden (Surpres) tentang permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun soal pergantian Kepala BIN ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR melalui surat presiden RI Nomor 51 tanggal 10 oktober 2024. 

"Untuk menindaklanjuti itu, pada 16 Oktober tim DPR menggelar RDPU dengan calon Kepala BIN yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dihadiri seluruh Wakil Ketua DPR RI dan seluruh perwakilan fraksi di DPR RI," ujar Dasco.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat mengenai Muhamad Herindra menjadi Kepala BIN setelah Budi Gunawan. 

"Apakah laporan Tim DPR yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Heindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan dapat disetujui?" ucap Puan. 

"Setujuu," jawab peserta rapat.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya