Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kampus Iniveristas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Jumat siang, 18 Oktober 2024 sekitar pukul14.02 WIB/Ist
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, memaparkan disertasinya di hadapan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat siang, 18 Oktober 2024 sekitar pukul 14.02 WIB.
Dalam pemaparan disertasinya, Hasto menyinggung soal karakteristik kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power pada saat pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024.
Disertasi Hasto berjudul "Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan".
Dia menyebutkan, PDIP sebagai partai politik yang mengikuti kontestasi Pemilu Serentak 2024 mendapatkan ketidakadilan, khususnya pada pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres).
"Guncangan terhadap pelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa
abuse of power dan
power behavior dengan karakternya
authoritarian populism," ujar Hasto.
Menurutnya, adanya karakter authoritarian populism itu lahir dari perpaduan feodalisme, populisme, dan machiavellian yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan. Ia kemudian mengistilahkannya sebagai “
The Triangle of Authoritarian Populism Leadership”Ia kemudian menyebut nama Presiden Jokowi yang seharusnya sebagai kepala negara yang menjadi sumber keteladanan, justru malah berbuat sebaliknya dengan memanfaatkan pengaruh kekuasaannya demi kepentingan tertentu di Pemilu 2024.
"Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif justru menjadi
core element ambisi kekuasaan, demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya," bebernya.
Oleh karena itu, dia memandang karakteristik Jokowi sebagai Presiden ketujuh RI tidak sesuai sistem politik yang dianut oleh Indonesia.
"Implikasinya sangat serius, kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan sumberdaya negara dan alat-alat negara yang merubah total watak demokrasi, yang berkedaulatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan," demikian Hasto menambahkan.
