Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Istimewa

Politik

Herindra Diyakini Bisa Jaga Netralitas dan Profesionalitas BIN

JUMAT, 18 OKTOBER 2024 | 06:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024, Muhammad  Herindra, telah disetujui DPR RI untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. 

Herindra dinilai memiliki latar belakang yang memadai untuk menjadi memimpin BIN.

"Kami menyambut baik lolosnya Pak Herindra pada fit and proper test menjadi Kepala BIN. Beliau memiliki latar belakang yang gemilang dan memadai, termasuk untuk menempati posisi ini yang didukung pengalamannya di bidang intelijen," ucap Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Kamis, 17 Oktober 2024.


Kamhar optimistis BIN akan makin profesional dan terjaga netralitasnya di bawah kepemimpinan Herindra. 

"Oleh karena itu kami optimistis dan menaruh harapan BIN ke depan akan semakin profesional, memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga netralitas dalam menjaga kekuasaan, tak menjadi alat untuk kepentingan politik kekuasaan yang mengawasi lawan politik, menjadikan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan," paparnya.

"Kami percaya Pak Herindra akan mampu menjalankan penugasan dan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Dalam rapat paripurna, Kamis, 17 Oktober 2024, DPR menyetujui Herindra sebagai Kepala BIN. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal juga hadir dalam rapat.

"Apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan saudara Budi Gunawan dapat disetujui?" ujar Puan.

"Setuju," jawab anggota Dewan yang lain. Puan kemudian mengetuk palu tanda persetujuan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya