PT Jembatan Nusantara/Net
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami terkait hasil penilaian kebutuhan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merugikan keuangan negara mencapai triliunan rupiah.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 2 orang saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Oktober 2024.
Kedua saksi yang telah diperiksa merupakan penilai dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (MBPRU), yakni Muhammad Syarif dan Kokoh Pribadi.
"Saksi didalami terkait dengan hasil penilaian untuk kebutuhan hasil Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis, 17 Oktober 2024.
Namun demikian, Tessa tidak merinci hasil penilaian dari KJPP MBPRU dimaksud.
Proses penyidikan dugaan korupsi di ASDP Indonesia Ferry ini sudah berlangsung sejak 11 Juli 2024. Korupsi ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.
Dalam proses penyidikan itu, tim penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka.
Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas 4 tersangka, para tersangka tersebut secara sendirinya telah mendeklarasikan diri sebagai tersangka melalui gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun demikian, dalam gugatan praperadilan melawan KPK itu, keempat tersangka tersebut kalah. Keempat tersangka dimaksud, yakni Adjie selaku pemilik PT Jembatan Nusantara Grup, Ira Puspadewi (IP) selaku Direktur Utama ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono (HMAC) selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, dan Muhammad Yusuf Hadi (MYH) selaku Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP.
